Internal DPC PDIP Baubau Beda Pernyataan Soal Hasil Pemeriksaan NA

KBRN, Baubau: Ketua Badan Kehomatan, Idiologi, Kaderisasi dan Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Baubau, Rais Jaya Rachman beda pernyataan dengan Ketua DPC PDIP Baubau, La Ode Ahmad Monianse soal hasil pemeriksaan kader PDIP inisial NA yang juga anggota DPRD Baubau terkait viral video dugaan pesta minuman keras(miras).

Sebelumnya, Monianse menyatakan bahwa NA sudah membuat pernyataan permohonan maaf ke publik. Yang kemudian surat pernyataan permohonan maaf itu dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PDIP.

"Ibu NA telah membuat laporan tertulis termasuk permohonan maaf ke publik. Hasil itu yang dikumpul jadi satu, lalu dikirim kesana (DPP PDIP-red)," ungkap Monianse dikonfirmasi di kantor Wali Kota Baubau, Selasa(6/10/2020).

Tetapi, saat dikonfirmasi terpisah, Rais membantah hal itu. Sebab kata dia, Tim Penyelesaian Masalah(TPM) yang dibentuk DPC PDIP Baubau untuk menuntaskan masalah NA, belum sama sekali menerima informasi atau pun melihat bukti fisik surat permohonan maaf NA.

"Jadi kalau ada informasi bahwa kami telah menerima surat permohonan maaf itu. Saya kira itu hal yang sedikit keliru,"ungkap Rais Jaya Rachman yang juga Ketua TPM ketika dikonfirmasi, Rabu(7/10/2020).

Rais mengungkapkan, TPM sudah menuntaskan pemeriksaan terhadap NA. Ada lima poin kesimpulan dari pemerikaan tersebut yang kemudian disampaikan ke DPC untuk dikirim ke DPP PDIP. Salah satunya yaitu NA belum membuat atau menyampaikan surat pernyataan permohonan maafnya.

Rais mengatakan arahan agar NA membuat surat pernyataan permohonan maaf kepublik merupakan perintah lansung Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun kepada dirinya selaku Ketua TPM.

Karena itu, lanjut Rais, saat itu pihaknya langsung meminta kepada DPC agar mengirim delegasi untuk menyampaikan pesan Dewan Kehormatan DPP itu kepada NA dengan harapan segara dilaksanakan.

"Namun hingga upaya penyelidikan tim adhoc yang dibentuk DPC PDIP selesai melakukan telaahnya, NA belum juga melakukan itu (Permohonan maaf-red),"ungkapnya.

Namun demikian, TPM kata Rais, belum bisa memastikan bahwa NA mengabaikan perintah DPP karena belum memasukan surat permohonan maaf itu.

"Yang pasti NA telah mendapat informasi dari DPP itu melalui delegasi kami yang bertemu langsung dengannya. Saya sendiri kurang tahu karena NA sampai saat ini belum juga mengajukannya kepada kami,"tandasnya.

Rais mengkui tidak mengetahui persis maksud dari DPP PDIP yang memerintahkan agar NA membuat pernyataan permohonan maaf. Pihaknya hanya sebatas meneruskan pesan Komarudin Watubun tersebut kepada NA.

"Saya sebenarnya tidak berani terlalu gamblang untuk memaknai Instruksi DPP itu. Tapi kalau menilik secara umum biasanya permohonan maaf dilakukan seseorang jikalau ada prilaku dan disadari merupakan sebuah kekeliruan sehingga harus menyampaikan permohonan maaf, "pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00