Pilkada Serentak 2020 Mendagri Ingatkan NPHD Kepada Kepala Daerah

Mendagri Tito Karnavian Saat Memberikan Arahan Pada Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020/Idham/RRI.jpeg

KBRN, Kendari : Menteri dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewanti-wanti tujuh kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 di Sulawesi Tenggara agar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020, tidak mengalami hambatan.

Jika masih ada daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran Pilkada, dengan alasan yang tidak jelas, maka  pihaknya akan memberi sanksi tegas, dan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementrian keuangan agar anggaran penyelenggaraan Pilkada tidak dipotong berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi, mengingat kesulitan pilkada ditengah pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan Mendari Tito Karnavian dihadapan Bupati/Wali Kota dan Gubernur Sultra saat membuka Rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 di Kendari, kamis siang.

Olehnya itu, dirinya minta Gubernur Sultra Ali Maz agar turut mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020, karena Pilkada merupakan agenda strategis nasional.

“ini adalah agenda strategis nasional jadi harus di dukung oleh kepala daerah dan saya selaku mendagri pembina dan pengawas pemerintahan daerah berdasarkan undang – undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga memiliki power untuk memberikan sangsi kalau seandainya terjadi kegagalan pilkada di daerah itu.”Ungkat Tito Karnavian, Kamis, (9/7/2020).

Dikesempatan itu juga, Mendagri kembali ingatkan agar setiap kontestan, khususnya calon incumbent agar tidak memanfaatkan dana refocussing bantuan sosial untuk masyarakat sebagai alat kampanye, seperti mencantumkan tanda gambar calon dalam kemasan bntua sosial.

Sementara itu, Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir Muthalib mengakui anggaran Pilkada serentak dari pemerintah pusat  sudah semua cair di rekening tujuh KPU di daerah, hanya saja sulitnya mengadakan APD yang sesuai dengan standa yang telah dtetapkan.

“tidak hanya masker, hand sanitser dan lain – lain tetapi Rapid test itu juga penting karena semua penyelenggaran ini, kita minta untuk dilakukan rapid test mulai dari KPU kabupaten sampai yang ada di bawah.”Tutur Laode Abdul Natsir Muthalib.

Dalam Rakor tersebut, Mendagri juga menyinggung salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Sultra yakni Kabupaten Konawe Selatan, baru 19 persen NPHD yang diserahkan pemerintah daerah setempat, hingga dirinya menekankan kepada Bupati Konawe Selatan agar alokasi anggaran Pilkada tidak digunakan untuk anggaran poyek didaerah.

Adapun tujuh daerah yang menggelar Pilkada serentak di Sultra yakni Kabupaten, Konawe Selatan, konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna, Buon Utara dan Wakatobi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00