Pembahasan Raperda Baru di DPRD Konsel

DPRD Konsel bahas Raperda

KBRN,Kendari: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Konawe Selatan Sabrillah Taridala mengatakan, dinas-dinas yang siap membahas Raperda akan secepatnya di respon oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Konsel.

Hal itu disampaikan Sabrillah Taridala, saat memimpin rapat bersama Eksekutif untuk membahas tentang tindak lanjut penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2021-2022, di Aula Rapat DPRD Konsel.

“Raperda-raperda yang telah siap untuk dibahas selanjutkan akan dimasukan dalam matriks kerja Bapemperda. Bagi OPD yang belum masuk dalam Raperda nya agar segera mengusulkan kembali,”ungkap Sabrillah.

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Kadis Perhubungan Budi Yuliarto Silondae, Plt Dinas P3A Hj Ariaty, Kepala DPM-PTSP I Putu Darta, Kadis Pariwisata Adywarsah Toar, Kadis PK Erawan Supla Yuda, Kadispora, Ka. Bagian Perekonomian, Kabid Dikbud serta Sekdis LH.

Dalam kesempatan itu, Kepala DPM-PTSP I Putu Darta mengungkapkan, Raperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung adalah kewenangan Dinas PU dan Tata Ruang namun Dinas PU tidak memberikan usulan sehingga DPM-PTSP mengambil alih. Dalam penyusunan draf Raperda ini melibatkan tiga dinas yaitu Dinas PU, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perumahan. Isi dari draf Raperda itu, DPM-PTSP tidak di perkenankan untuk memungut retribusi karena merupakan dinas layanan.

“Pembahasan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung sifatnya mendesak namun demikian terkait Perda tentang pajak dan retribusi pihaknya mengusulkan agar dilakukan revisi mengingat hal itu berhubungan dengan Kementerian Keuangan RI”ungkap I Putu Darta.

Sedangkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Asruddin mengatakan, pihaknya siap melanjutkan pembahasan Raperda terkait penanggulangan bencana daerah. Sementara, Kepala Dinas P3A Hj. Ariaty, mengatakan, Raperda tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Perda Perlindungan Perempuan dan Raperda tentang Pekerja Rumah Tangga belum ada dan pihaknya siap untuk membahas raperda tersebut.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Adywarsa menyebut, sangat membutuhkan raperda yang mengatur tentang retribusi dalam rangka desa wisata dimana kini Kabupaten Konawe Selatan telah masuk dalam 50 besar nominasi desa wisata terbaik di indonesia.

Sedangkan Kadis P dan K Erawan Supla Yuda berharap, Raperda tentang pelestarian adat budaya tolaki serta Raperda tentang Cagar Budaya secepatnya dibahas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar