Pemkot Baubau - Kemenkumham Sultra MoU Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal

KBRN, Baubau: Pemerintah Kota Baubau bersama Kantor Wilayah(Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. 

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba di aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Baubau, Selasa (28/6/2022). 

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba dalam sambutannya mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis perlu dilakukan agar tidak diklaim oleh negara lain. 

Ia pun meyakini, Kota Baubau dan daerah disekitarnya sebagai bagian dari Kesultanan Buton dimasa lalu tentu memiliki banyak kekayaan intelektual komunal yang harus dilindungi. 

Karena itu pihaknya mengajak Pemkot Baubau dan daerah sekitarnya terus melakukan pendataan kekayaan intelektual komunal dan menyampaikan kepada Kemenkumham Sultra untuk dicatatkan di Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal. 

"Pencatatan ini menjadi penting agar kekayaan intelektual komunal kita tidak diklaim oleh negara lain. Melalui pencatatan ini, kita memiliki bukti yuridis bila terjadi sengketa dengan negara lain dan sekaligus bisa mendapatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan oleh pihak lain,"ujar Silvester. 

Saat ini kata Silvester, berdasarkan catatan Kanwil Kemenkumham Sultra, sedang berproses permohonan pencatatan 17 ekspresi budaya dari Pemkot Baubau, Pemkab Buton dan Buton Selatan.

Dari 17 ekspresi budaya itu lanjut Silvester, dua diantaranya yakni ekspresi budaya tradisional Tandaki dan Pedole-dole dari Kabupaten Buton sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. 

Sementara ditempat yang sama Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal ini juga menjadi penting sebagai upaya pelestarian. 

"Karena kekayaan intelektual komunal ini beririsan dengan budaya tak benda. Karena banyak sekali warisan budaya tak benda yang perlu dikukuhkan dengan pengakuan hak komunalnya, karena jangan sampai warisan nenek moyang kita ini dimanfaatkan oleh kelompok atau orang tertentu,"ujar Monianse. 

Karena itu pihaknya berharap melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkumham Sultra bisa memberikan bimbingan teknis kepada Pemkot Baubau agar bisa mengetahui warisan-warisan budaya tak benda yang bisa diurus untuk dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar