Ada Ketimpangan Pemberlakuan Rapid Antigen Pelabuhan di Sultra

KBRN, Baubau: Anggota DPRD Kota Baubau Acep Sulfan mensinyalir terjadinya ketimpangan pemberlakuan syarat hasil rapid test antigen pada pelabuhan yang ada di Sulawesi Tenggara(Sultra) selama periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Pasalnya dari fakta di lapangan yang ia temui, pemberlakuan hasil rapid Antigen untuk pelaku perjalanan nonmudik menggunakan transportasi laut antar kabupaten/kota dalam satu provinsi Sultra hanya berlaku di Pelabuhan Murhum Baubau, sedangkan beberapa pelabuhan lain di Sultra tidak demikian. 

"Ini fakta saya temukan, ada penumpang dari Pelabuhan Kendari dan Raha datang ke Baubau tanpa menyertakan hasil rapid Antigen, sedangkan dari Pelabuhan Murhum bila tak menyertakan rapid Antigen tak bisa berangkat," ungkap Acep Sulfan kepada RRI, Selasa (11/5/2021). 

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini meminta kejelasan soal implementasi atas surat Edaran Gubernur Sultra tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang antarkabupaten/kota dalam Provinsi Sultra dengan transportasi selama masa hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

"Hal itu penting supaya masyarakat tidak dibuat bingung dan merasa dibeda-bedakan. Kalau pakai rapid Antigen maka harus pakai, kalau memang tidak, jangan beratkan warga dengan rapid antigen yang harganya tidak sedikit itu," ujarnya.

Sementara Sekretaris Satgas Covid-19 Baubau, La Ode Muslimin Hibali mengakui setiap pelaku perjalanan nonmudik dari Kota Baubau ke Kota Kendari tetap wajib dilengkapi hasil rapid Antigen negatif Covid-19. Itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Baubau merujuk surat edaran Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Namun demikian, diakui Muslimin, syarat rapid antigen tersebut tidak semua diterapkan di pelabuhan yang ada di Sultra. 

"Surat edaran Gubernur itu belum dicabut. Jadi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Murhum Baubau masih menerapkan pakai antigen. Tapi, saya lihat yang datang dari Kendari tidak pakai antigen. Mestinya Satgas Provinsi harus diterapkan itu juga. Jangan hanya kita yang dari Baubau ini," katanya.

Terpisah, Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kendari wilayah Baubau, dr. Ricki juga tak menampik bila terjadi ketidakadilan dalam pemberlakuan syarat bagi pelaku perjalanan nonmudik di beberapa Pelabuhan. 

Harusnya, kata Ricki, tiap pelabuhan mesti konsisten menjalankan Surat Edaran Gubernur Sultra. 

"Ini memang tidak adil di mana-mana tidak semua pintu terjaga akhirnya bebannya kami dipetugas. Seandainya kemarin dalam wilayah aglomerasi tidak ada syarat rapid antigen, maka kita akan tenang," ujarnya.

Karena itu kata dia, agar pelaku perjalanan non mudik dalam wilayah Aglomerasi tidak diberatkan dengan rapid antigen yang biayanya tidak sedikit, maka bisa dibuat aturan dengan cukup membatasi penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas kapal dan penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hanya saja, semua itu tergantung Gubernur Sultra. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00