Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari Musnahkan Puluhan Perangkat Telekomunikasi Ilegal

KBRN Kendari: Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari memusnahkan puluhan alat telekomunikasi tanpa izin hasil sitaan dari berbagai pemilik yang ada di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara.

Pemusnahan alat komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dibakar dengan disaksikan oleh berbagai pihak seperti dari perwakilan TNI/Polri, KPID Sultra, pemilik radio dan televisi termasuk perwakilan nelayan, bertempat di halaman kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, Kamis (16/9/2021)

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari Edi Mulyono menjelaskan, total barang bukti yang berhasil disita sebanyak 41 unit. 35 unit dimusnahkan, 5 unit dikembalikan karena berstatus Barang Milik Negara (BMN), sementara 1 unit belum dimusnahkan karena masih menunggu pemiliknya yang berada di luar daerah.

“Perangkat yang kita musnahkan ini kita sebut perangkat VHF atau UHV. Ini perangkat komunikasi jinjing yang mempunyai radius sekitar 10 kilometer dan satu perangkat televisi kita musnahkan karena tidak memiliki izin ISR,” Tutur Edi Mulyono.

Menurut Edi, dimusnahkannya alat telekomunikasi tersebut karena tidak memilki izin resmi sehingga rawan mengganggu frekuensi lain seperti frekuensi penerbangan, frekuensi media hingga bisa mengganggu ketahanan dan keamanan negara. Apalagi sudah ada beberapa pengaduan terkait gangguan frekuensi dari pihak maskapai termasuk dari luar negeri.

“Yang sering melapor itu dari pihak bandara di frekuensi 124 mega hertz. Pengganggunya itu paling sering dari radio, Radio FM. Biasanya itu radio yang coba-coba padahal frekuensinya itu bisa interverensi di bandara, frekuensi yang digunakan pilot-pilot,” Tambahnya

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, Safaruddin menjelaskan, penggunaan frekuensi diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Masyarakat yang menggunakan frekuensi tanpa mengantongi izin resmi bisa dijerat 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp400 juta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00