Rencana Penerapan Objek Pajak Sembako, Mendapat Penolakan DPRD di Sultra

Pasar Rakyat Pedis Market Kendari (Gafar)

KBRN, Kendari : Wacana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok  (sembako) mendapat penolakan diberbagai daerah salah satunya dari Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Ikatan Pedangan Pasar Indonesia (IKAPPI) Sulawesi tenggara (Sultra).

Sekretaris IKAPPI Sultra Jaswanto saat dialog Lintas Kendari Pagi, Jumat (11/6/2021) menegaskan pihaknya sepakat menolak kebijakan pemerintah yang mengatagorikan sembako sebagai salah satu objek pajak pertambahan nilai sebab hal tersebut sangat menyakiti rakyat ditengah ekonomi yang sulit seperti saat ini dan terlebih situasi pandemi covid 19 yang membuat harga – harga menjadi tidak stabil.

“Seharusnya pemerintah lebih fokus untuk mencari objek pajak lain untuk bisa menstabilkan ekonomi tidak perlu menjadikan sembako sebagai objek pajak sebab sembako merupakan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan rakyat selain itu seharusnya pemerintah lebih memikirkan nasip para pedagang dengan memberikan stimulan ketimbang mengenakan pajak pada kebutuhan dasar rakyat.”Tutur Jaswanto

Sementara itu wakil ketua komisi III DPRD Sultra Aksan Jaya Putra menilai sangat tidak elok jika pemerintah dimasa pandemi saat ini  memunculkan wacana mengenakan PPN terhadap sembako, sebab daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah, untuk itu dirinya menolak adanya kebijakan menjadikan sembako sebagai salah satu objek pajak.

“saya kira kurang eloklah jika pemerintah di masa pandemi ini memunculkan wacana ini sebab sekarang daya beli masyarakat sangat rendah ditambah lagi harga yang belum stabil.”Tutur Aksan Jaya Putra

Menurut Aksan seharusnya pemerintah mengambil langkah kebijakan lain seperti menaikan pajak barang – barang mewah terhadap masyarakat mampu sehingga wajar jika pemerintah mengenakan pajak yang lebih ketimbang mengenakan pajak terhadap sembako.  

“Saya berharap para pedagang untuk tetap tenang dan sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Sultra akan berupaya melakukan negoisasi sehingga wacana pengenakan pajak pertambahan nilai terhadap barang kebutuhan pokok tidak ditergesa – gesa di berlakukan sebelum perekonomian stabil.”Ungkap Aksan.

Untuk diketahui pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap kebutuhan pokok (sembako) dan PPN Juga akan di kenakan pada barang hasil tambang atau pengeboran yang di pungut langsung dari sumber dan kebijakan tersebut akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang di atur dalam revisi undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00