Aktivitas ASN Berlangsung Normal Pasca OTT Bupati Kolaka Timur

KBRN, Kolaka timur : Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap bupati dan Kepala BPBD Kolaka timur (Koltim), Sulawesi tenggara (Sultra) roda pemerintahan di daerah itu tetap berjalan normal

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Kolaka timur I Nyoman Abdi, Kamis, (23/9/2021) mengatakan pasca KPK melakukan OTT terhadap bupati Koltim roda pemerintah tetap berjalan normal, dimana aktivitas kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berlangsung seperti biasa meski di beberapa titik ruangan terdapat penyegelan oleh penyidik KPK, namun hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas perkantoran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Roda Pemerintahan kabupaten Kolaka timur masih berjalan normal sebagaimana biasa, aktivitas kegiatan rutin kantor OPD, sekretariat daerah dan lain sebagainya itu semua berjalan normal walaupun ada penyegelan di beberapa titik ruangan tidak berpengaruh dengan kondisi yang ada, yang jelas hari ini terpantau lancar dan normal.”Tutur I Nyoman Abdi.

Menurut I Nyoman Abdi untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pasca OTT KPK terhadap bupati dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten kolaka timur, Gubernur Sultra Ali Mazi sementara menunjuk pelaksana harian yakni Sekretaris daerah sembari menunggu usulan gubernur kemendagri untuk menempatkan penjabat bupati Kolaka timur.

“Perhari ini gubernur telah menunjuk pelaksana harian yaitu sekda Kolaka timur, sembari menunggu sesuai aturan nanti gubernur mengusulkan ke kemendagri untuk menunjuk PJ.”Ujar Kadis Kominfo Koltim.

I Nyoman Abdi menambahkan pasca OTT yang di lakukan KPK terdapat beberapa titik ruangan yang sejak kemarin di lakukan penyegelan oleh tim penyidik KPK.

“Jadi ada beberapa ruangan di pemerintahan yang saat dilakukan penyegelan oleh KPK yakni ruang kerja bupati, ruang unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan ruang kepala BPBD koltim.”Ujar I Nyoman Abdi.

Untuk diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan resmi menetapkan bupati Kolaka timur Andy Merya Nur dan kepala BPBD Koltim Ansarulah sebagai tersangka pada Rabu (22/9/2021) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah kabupaten Kolaka timur.   

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00