Pemkot dan DPRD Instens Bahas RAPBDP Kota Baubau 2021

Rapat Paripurna DPRD Membahas APBD Perubahan Kota Baubau 2021 (Foto:IST)

KBRN, Baubau : Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2021 tengah bergulir.

Melalui sidang paripurna, berbagai saran dan masukan dari Anggota DPRD diberikan kepada Pemkot Baubau mengingat dalam rancangan APBDP 2021 tersebut terjadi penurunan Pendapatan Daerah sebesar 3,35% atau Rp840,78 Miliar, dari semula yang direncanakan dalam APBD Induk sebesar Rp869,92 Miliar.

Sementara itu, belanja diperkirakan menurun sebesar 9,54% atau Rp1 Triliun 15,68 Miliar, dari anggaran semula sebesar Rp1 Triliun 122,77 miliar rupiah. Dengan demikian, pada RAPBD-P 2021 terjadi defisit anggaran sebesar Rp174,89 Milyar.

Dalam rapat paripurna dengan agenda Menjawab Pandangan Umum Fraksi, Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengatakan Pemda terus berupaya mengevaluasi, mengawasi dan membina SDM yang bertugas dibidang pendapatan daerah untuk menghindari adanya kebocoran pendapatan asli daerah sehingga target pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.

”Pemda terus berupaya mendorong pendapatan khusus PAD agar mengalami peningkatan setiap tahun. Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan menurunnya penerimaan PAD Kota Baubau,” jelasnya, Selasa (21/9/2021).

Sementara itu sehubungan dengan pandangan Umum Fraksi Hanura Perindo yang mendorong Pemda memanfaatkan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru, Monianse menyebutkan dalam perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 beberapa aset daerah telah dimasukan sebagai sumber-sumber pendapatan daerah, namun hasilnya belum maksimal karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga aktifitas masyarakat yang menggunakan aset-aset tersebut masih kurang.

”Pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan harus dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah strategis termasuk penyusunan regulasi untuk dapat memanfaatkan aset daerah sebagai sumber pendapatan daerah,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00