Seleksi Administrasi CPNS dan P3K 2021 di Busel Diumukan, Formasi Pamong Praja Capai 1.326

Kepala BKPSDM Buton Selatan Firman Hamzah,(Foto:Facebook)

KBRN, Baubau : Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM)  mengumumkan hasil seleksi administrasi rekrutmen CPNS dan PPPK (P3K) di wilayah tersebut.

Berdasarkan rilis diterima RRI Rabu (4/8/2021), Total pendaftar CPNS di Busel mencapai 3.109 pelamar. Dari data itu yang mengirimkan berkas 2.690 pelamar. Namun yang memenuhi syarat  97,51 persen atau 2.623 orang. Sisanya 67 orang belum memenuhi.

Sementara PPPK Guru yang Mengisi Formulir sejumlah 646 Pelamar dan selurunya memenuhi syarat, bagitupun PPPK non Guru terdapat  5 (Lima) pelamar dan seluruhnya memenuhi syarat.

Khusus Jabatan yang paling banyak diminati adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pamong Praja Pemula kualifikasi pendidikan SLTA dengan jumlah pendaftar 1.344 pelamar, jumlah memenuhi syarat (MS) 1.326 Pelamar dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)  18 Pelamar.

Kepala BKPSDM Buton Selatan Firman Hamzah mengaku sejak terbentuknya kabupaten Buton Selatan, ASN Satuan Polisi Pamong Praja sangat minim, sehingga pengadaan CASN tahun 2021 akan menjawab kekurangan tersebut.

“Rasio belanja pegawai di Buton selatan masih dibawah  50 persen, jadi masih membutuhkan ASN,”ungkapnya.

Pada Pengumuman Nomor 800/2029 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Formasi Tahun 2021, khususnya pada angka Romawi III Persyaratan Khusus angka 5 huruf g, menyebutkan bahwa bagi pelamar dengan formasi Satpol PP harus memenuhi syarat “

Lanjutnya menganai aturan yang tertuang dalam angka Romawi III Persyaratan Khusus angka 5 huruf g tentang Menguasai budaya Buton Selatan agar bisa berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat Buton Selatan” mempunyai maksud : ketika anggota Polisi Pamong Praja ditugaskan dalam melakukan penertiban dan pengamanan ketertiban, dan keamanan masyarakat, perlu menggunakan pendekatan kearifan lokal budaya di Kabupaten Buton Selatan dengan tujuan agar terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dan petugas Satpol untuk mencegah terjadinya konflik, serta mewujudkan Pol PP yang Humanis, Berkarakter, Bermartabat dan Berbudaya.

“Dimana tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,”tambahnya.

Sebelumnya  Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendapatkan Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara  sejumlah 351.

Berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB RI Nomor 758 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dengan rincian Tenaga Guru PPPK (P3K), sejumlah  195, yang diperuntukan khusus kepada Eks Honorer Kategori Dua (K2) dan Honorer yang memiliki NUPTK Kemendikbud.

Sedangkan Tenaga Kesehatan  (Alokasi PNS dan PPPK), sejumlah 124, terdiri atas 123 untuk Alokasi PNS dan 1 (satu) Alokasi PPPK (P3K).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00