Ali Mazi Minta OPD Optiomalkan Serapan Anggaran

KRBN,Kendari: Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menjelaskan, kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan evaluasi dan pengendalian dalam penyerapan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD masing-masing.

“Sesuai arahan bapak Presiden RI, tugas kita adalah memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat salah satunya mempercepat realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan tranparansi dan akuntabilitas sehingga program -program yang telah kita rencanakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” kata Gubernur Ali Mazi.

Selanjutnya Gubernur Ali Mazi meminta kepada setiap kepala OPD lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara agar melaporkan realisasi serapan anggaran dan progres fisik melalui biro administrasi pembangunan.

“Untuk selanjutnya dilaporkan kepada saya sehingga tugas dan fungsi gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah dapat memastikan semua progres fisik berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka kita dapat mengetahui setiap OPD, jika serapan progres fisik masih rendah dapat dipastikan kinerja OPD tersebut belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan sebagai upaya kita bagi upaya pengembangan pembangunan Sultra,” tegas Gubernur Ali Mazi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Prov. Sultra Basiran, menyoroti rendahnya serapan anggaran OPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan didukung oleh tertib administrasi yang baik, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara sistematis.

Dari sekian OPD lingkup Pemprov Sultra, hanya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sultra yang serapan belanjanya masuk dalam kategori tinggi. Sementara, Dinas Kesehatan Sultra berada di posisi paling rendah.

Rendahnya realisasi anggaran masing-masing OPD, kata Basiran, disebabkan proses tender proyek yang bertambah lama. Perencanaan anggaran yang tidak tepat, hingga rasa was-was dalam mengatur belanja APBD menjadi penyebab serapan anggaran jauh di bawah target.

Semestinya hal ini tidak lagi terjadi lantaran ketuk palu APBD dirancang lebih awal mengantisipasi agar eksekusi penyerapan anggaran dapat berjalan lebih cepat. 

“Memang alur kas belum pernah sampai 100 persen. Makanya kita minta harus digenjot. Yang sudah ditender, segera ajukan uang muka. Yang belum diproses review dipercepat. Kalau ada kekurangan agar segera disampaikan,” kata Basiran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar