Perbup Pilkades Serentak di Bondowoso Akan Diubah Sesuai Protokol Kesehatan

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati

KBRN, Bondowoso: Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bondowoso akan segera diubah. 

Perubahan tersebut bakal menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 141/5483/BPD/ tentang tindak lanjut rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka persiapan Pilkades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Bondowoso, Haeriyah Yuliati menjelaskan, surat dari Mendagri mengatur tentang jumlah hak pilih yang bisa dilayani di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam surat itu, pelaksanaan Pilkades di masa pandemi Covid-19, tiap satu TPS hanya boleh melayani maksimal 500 pemilih. 

" Jika itu diterapkan maka harus ada penambahan jumlah TPS yang harus kita fasilitasi," bebernya.

Dikatakannya, Perbup pasti akan diubah dan menyesuaikan dengan situasi saat ini. Perubahan Perbup terkait dengan proses pelaksanaan Pilkades yang mengacu pada protokol kesehatan. 

" Jadi karena memang ketentuannya bahwa pada pelaksanaan Pilkades itu, protokol kesehatan menjadi syarat," katanya saat dikonfirmasi RRI, Rabu (20/01/2020).

Dengan aturan tersebut, sudah pasti anggaran Pilkades akan membengkak. Yang awalnya hanya dianggarkan 171 TPS, dengan asumsi 500 pemilih per TPS, maka dibutuhkan sekitar 981 TPS. " Nah sudah berapa penambahan TPS itu. Kan cukup banyak," paparnya. 

Untuk itu, tambahan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak diperkirakan sekitar Rp. 6 Milyar lebih. Sehingga jika ditotal dengan anggaran awal dari APBD Rp.11 Milyar, maka Pilkades 2021 di kota Tape dibutuhkan anggaran sekitar Rp.17 Milyar lebih.

" Ini barang tentu akan menjadi kesulitan bagi kita. Karena kalau kita harus menambah anggaran saat ini tidak mungkin karena APBD sudah ditetapkan," ungkapnya.

Sebelumnya,  Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Adi Kriesna menyebut, anggaran pelaksanaan Pilkades serentak pada APBD 2021 mencapai sekitar Rp. 11 milliar lebih. 

Jumlah tersebut masih belum mengacu pada Permendagri terbaru terkait pelaksanaan yang harus sesuai dengan protokol kesehatan. 

"Di APBD 2021 itu dianggarkan Rp 11 milliar  tapi itu belum disesuaikan dengan protokol kesehatan," kata Ketua Komisi IV, Ady Kriesna usai hearing dengan Perwakilan Kades, Senin (18/1/2021). 

Ketua DPC Golkar Bondowoso ini melanjutkan, manakala memang masih harus disesuaikan dengan protokol kesehatan maka anggaran tersebut kemungkinan akan bertambah. 

"Sehingga kalau mengikuti itu (Permendagri yang baru, red) berarti harus ditambah," tuturnya. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00