DPRD Bondowoso Kembalikan Draft KUA PPAS, Eksekutif Siapkan Sinkronisasi

Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat

KBRN, Bondowoso: DPRD Bondowoso mengembalikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan Pemerintah Daerah.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat menyebut akan melaksanakan rapat antar pimpinan. Yakni untuk melakukan penyesuaian, sinkronisasi untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan dari legislatif. 

"Saya sudah lapor ke Pak Bupati. Kita akan melakukan rapat di internal kita di Pemerintahan. Untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan temen-temen yang ada di DPRD,"ujarnya Sabtu (15/8/2020). 

Ia melanjutkan, bahwa pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi ke DPRD. 

"Kita akan segera rapat koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan DPRD,"urai politis PDIP itu. 

Ditanya perihal 11 OPD yang dipimpin Plt dan berpengaruh terhadap penandatanganan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Wabup Irwan mengaku, saat ini memang yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu.

"Kita tentunya sudah melaporkan (Lapor ke KASN, red) untuk saat ini yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu. Mana yang akan digeser, setelah tau yang akan digeser OPD mana. Tinggal yang kosong akan dilakukan open bidding,"pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyebut jika secara umum KUA-PPAS yang diajukan eksekutif sebagai acuan APBD 2021 telah keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD). Menurutnya, terdapat kesalahan-kesalahan di dalamnya. 

"Banyak dari rencana kerja tidak sesuai dengan RPJMD," ungkap Ahmad Dhafir saat ditemui awak media di gedung DPRD.

Pertama, KUA-PPAS yang disodorkan masih mengacu kepada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lama, tidak selaras dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Seharusnya, Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019 harus dilakukan perubahan kelembagaan. Dengan begitu, anggaran yang dicanangkan sesuai dengan rencana kelembagaan yang baru.

"Nanti Dinas lingkungan hidup akan berdiri sendiri. Pisah dari perhubungan. Jika kemudian dipaksa ditetapkan maka dana tidak lantas bisa digeser begitu," jelas Ahmad Dhafir.

DPRD meminta kepada Sekretaris Daerah dan jajarannya untuk cepat melakukan penataan kelembagaan baru. Jika tidak, maka di tahun 2021 nanti akan banyak anggaran yang tidak dapat diserap. Secara Otomatis akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan Bupati Salwa stagnan.

"Eksekutif harus segera melakukan penataan sesuai dengan PP 18 Tahun 2016," harap Dhafir.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD telah menyatakan menolak Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diajukan oleh 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lantaran dianggap pemkab tidak sah. Selain masih mengacu pada SOTK lama, berkas yang diajukan juga dianggap tidak sah lantaran masih ditandatangani oleh kepala OPD yang statusnya masih Plt (pelaksana tugas).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00