Bupati Dilarang Mutasi Pejabat 6 Bulan Sebelum Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati

KBRN, Situbondo: Bupati dilarang melakukan mutasi jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bisa melakukan mutasi jika ada persetujuan dari Menteri terkait.

Pada pasal 71 ayat (2) menyebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat, 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dapat persetujuan dari Menteri.

"Dilarang melakukan mutasi tapi diperbolehkan mengisi kekosongan jabatan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt)," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Murtapi', Selasa (7/1/2020).

Bagi yang melanggar aturan tersebut, jika yang bersangkutan menjadi calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai dengan pasal 71 ayat (5), yang mengatur tentang sanksi bagi pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2).

"Sanksinya, KPU akan membatalkan pencalonan yang bersangkutan, jika sudah ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati," imbuh Lopa, sapaan akrab Murtapi'.

Di sisi lain, sebagaimana disebutkan pada pasal 71 ayat (5), Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan atau memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pencalonan di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlangsung pada 23 September 2020.

"Kami juga akan menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar memberikan imbauan kepada jajarannya, kaitannya dengan netralitas ASN. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan yang kami lakukan, agar ASN tidak terlibat aktif dalam suksesi pilkada," ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00