DPRD Jember Gunakan Hak Angket Terkait Dugaan Pelanggaran Bupati Jember

KBRN, Jember : Perkembangan politik atau dinamika politik di kabupaten Jember semakin hari semakin menarik perhatian publik setelah DPRD Jember melakukan Interpelasi tanpa jawaban Bupati Jember dr.FAIDA.MMR. Hal ini membuat DPRD Jember menggunakan hak angketnya. Terhitung sejak hari senin, 30-12-2019 mengajukan Hak angket dan sudah disetujui sebagian besar anggota dewan yang hadir saat rapat hari senin.

Ketua Panitia Hak Angket DPRD Jember Tabroni mengatakan, Hak angket segera dilakukan, dengan harapan agar sejumlah persoalan di Jember dapat segera terselesaikan.

"Rapat paripurna telah memutuskan membentuk panitia Hak angket yang terdiri dari 5 (orang), terdiri atas pimpinan, ketua, dan 3 wakil ketua," kata Tabroni (31/12/2019).

Selama ini menurut Tabroni, diduga Bupati Jember melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, seperti Jember tidak mendapatkan kuota CPNS, mutasi yang diduga tidak sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2015 tentang ASN serta dugaan pelangggaran yang lainnya.

"Ada beberapa hal yang menjadi keputusan kami untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah kabupaten Jember, diantaranya tidak adanya formasi CPNS untuk tahun 2019, adanya surat dari Komite Aparatur Sipil Negara terkait mutasi yang tidak sesuai dengan uji kompetensi, adanya surat Mendagri terkait keharusan pencabutan 15 SK Bupati," terang Tabroni.

Setelah semua anggota dewan menyetujui hak angket, maka tim hak angket yang di ketuai TABRONI langsung melakukan langkah-langkah strategis membuat materi yang tentunya semua materi tidak jauh berbeda saat dilakukannya interpelasi yakni hilangnya jatah CPNS 2019, tidak dipatuhinya rekomendasi  Komisi ASN, peraturan Bupati Jember tentang kedudukan susunan tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi 2019 yang diduga bupati Jember melanggar  PP. No 18.thn 2016 serta Mutasi  yang di duga  tidak sesuai dengan  undang" no 5 tahun  2019.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00