Temukan Jual Beli Jabatan, Plt BKD Bondowoso : Laporkan Saja !

Plt. BKD Bondowoso, Apil Sukarwan

KBRN, Bondowoso: Pemkab Bondowoso melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat akan menindak tegas terhadap oknum petugas yang diketahui melakukan jual beli jabatan. Bahkan, jika terbukti melakukannya, maka BKD akan melaporkannya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Plt. BKD Bondowoso, Apil Sukarwan, saat menanggapi isu tentang jual beli jabatan jelang open bidding (lelang jabatan) di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bondowoso.

" Tunjuk aja namanya kalau memang ada teman-teman BKD yang sampai jual beli jabatan seperti itu," ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Jumat (09/04/2021).

Untuk mengantisipasi praktek jual beli jabatan, pihaknya dengan tegas akan melaksanakan proses lelang jabatan secara prosedural, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan.

" Ya minta maaf, kita prosedural. Tapi sampai sekarang belum ada. Sebagai antisipasi, ya kita sampaikan prosedural," paparnya. 

Sebelumnya, Bupati Bondowoso Drs. KH Salwa Arifin mengatakan, pemerintah akan berkomitmen dalam proses mengisi 14 kekosongan jabatan. Untuk itu, dia meminta tim panitia seleksi (Pansel) agar melaksanakannya sesuai prosedur dan peraturan yang telah ditentukan. 

" Laksanakan open bidding dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang tidak sesuai prosedur," tegasnya.

Data dihimpun RRI, pelaksanaan open bidding pada 2021 terdapat 14 formasi yang akan diisi. Berbagai tahapanpun telah disosialisasikan, mulai pengumuman, pendaftaran hingga pemberkasan.

Dari 14 formasi tersebut, masing-masing telah terisi pelamar dengan jumlah minimal 3 pelamar. Di era pandemi Covid-19, jika tiga pelamar tidak terpenuhi, maka bisa diperpanjang.

Dari sekian banyak pendaftar, posisi staf ahli memiliki pendaftar terbanyak. Sedangkan pendaftar dari luar kota sebanyak satu orang.

Adapun 14 posisi setingkat eselon II yang dilelang di antaranya, Dinas Perumahan dan Permukiman, RSUD dr. H. Koesnadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan BKD.

Kemudian, posisi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, serta Asisten Pemerintahan. 

Ada juga, posisi kepala BPBD, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Diskominfo. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00