Kasus Dugaan Politik Uang di Kecamataan Bangsalsari Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Lakukan Penahanan Badan

KBRN,Jember: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menyatakan tegas Penanganan Kasus dugaan politik uang di desa Gumuk Bago, Kecamataan Bangsalsari,Jember naik dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan. 

Video berisikan adegan seorang pria yang tengah membagikan uang kepada sejumlah masyarakat guna mendulang suara bagi kemenangan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Jember pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sempat viral melalui media sosial hingga menuai banyak kecaman publik luas.

Anggota Bawaslu Jember  Devisi Penindakan, Dwi Endah Prasetyowati dikomfirmasi RRI,membenarkan kasus dugaan politik uang tersebut telah ditangani oleh Tim Sentra Gakumdu dan status perkarannya saat ini telah dinaikan ke tahap penyidikan.

"Untuk penanganan dugaan pidana pemilu tersebut memang sudah masuk ke sentra gakumdu dan beberapa hari kemarin sudah kita lakukan pembahasan tahap kedua hingga diputuskan statusnya ke tahap penyidikan,saat ini penangananya sudah jadi wewenang dari pihak kepolisian," ujarnya dikonfirmasi RRI,Selasa (1/12/2020).

Endah menegaskan, Sentra Gakumdu telah melakukan serangkaiaan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pidana pemilu dan sejumlah saksi lain sebelum akhirnya diputuskan bersama untuk menaikan status penanganan kasus dugaan politik uang tersebut ketahap penyidikan.

"Sebelumnya kita sudah panggil seluruh pihak yang diduga sebagai pelaku dan juga para saksi,kita sudah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan pembahasan tahap kedua sudah selsai kita lakukan seluruhnya,terkait apakah ada penahanan atau tidak di tahap penyidikan seluruhnya menjadi wewenang dari pihak kepolisian,"tandasnya.

Berdasarkan catatan dan fakta yang dihimpun RRI selama berlangsungnya tahapan masa kampanye Pilkada Serentak Kabupaten Jember 2020, telah terjadi sejumlah kasus Pelanggaran pemilu mulai dari dugaan keterlibatan oknum PNS, Perangkat Kepala Desa dalam politik praktis hingga dugaan terjadinya praktek money politik.

Kasus dugaan pidana pemilu (Politik Uang) yang sebelumnya juga pernah dilaporkan resmi warga kepada pihak Bawaslu Jember yakni terkait video dugaan politik uang oknum perangkat RW di Kecamataan Tanggul Wetan, Jember. Namun demikian dalam penanganan oleh pihak Sentra Gakumdu, kasus tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil kajiaan dan pembahasan tim yang terdiri dari Bawaslu,Kepolisian dan Kejaksaan belum ditemukan unsur kuat yang mengarah terhadap terjadinya praktek pelanggaran pidana pemilu.

" Sesuai aturan UU Pada pasal 187A ayat (1) diatur setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 200 juta hingga maksimal 1 Miliar,hal itu juga berlaku sama bagi penerima/pemilih yang dengan sengaja melanggar hukum menerima pemberiaan atau janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),” tegas Endah 

Selain penjatuhan sangsi berat berupa pidana penjara, bagi Paslon ataupun Tim Sukses yang terbukti melakukan politik uang pada Pilkada 2020, juga dikenai sangsi administrasi sesuai yang tertuang dalam Psl 73 ayat 2 jo psl 135A dengan sangsi pembatalan sebagai Paslon kepesertaan Pemilu. 

Sementara dikonfirmasi terpisah Kepala Satuaan Reserse dan Krimainal Polres Jember AKP. Frans Dalanta Kembaren menyatakan dalam proses penyidikan kasus dugaan pidana pemilu itu,Pihak kepolisiaan saat ini juga telah melakukan upaya penahanan badan terhadap oknum terduga pelaku politik uang tersebut.

"Untuk mempermudah proses penyidikan,benar saat ini kita sudah melakukan penahanan badan terhadap seorang terduga pelaku, penyidikan saat ini masih terus kita lakukan," kata Perwira Polres Jember asal Medan, Sumatra Utara ini dikonfirmasi RRI melalui pesan whatshaap.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00