FOKUS: #PILKADA 2020

Warga Situbondo Gelar Aksi Damai, Bentuk Dukungan Moril Kepada Bawaslu

Ratusan Warga Situbondo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bawaslu, melakukan aksi damai dalam rangka memberikan dukungan moril kepada Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selasa (24/11/2020) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Ratusan warga Situbondo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bawaslu Situbondo (AMPBS) menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan moril kepada Bawaslu, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Mereka geram, dengan banyaknya peristiwa yang menciderai marwah Bawaslu sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo.

"Adanya peristiwa penertiban APK di Kecamatan Mangaran yang dilakukan Panwascam namun dihalang-halangi oleh oknum pendukung paslon, harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Koordinator Aksi, Anis Mukaddas dalam orasinya di halaman Kantor Bawaslu, Selasa (24/11/2020).

Menurut Anis, penertiban APK yang dihalang-halangi oleh oknum pendukung paslon tertentu yang menciderai tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu termasuk pelanggaran pidana sebagaimana yang tertuang dalam KUHP pasal 207.

Selain menghalang-halangi penertiban APK, penyaluran Bantuan Sosial Tunai atau BST dari Kemensos RI, juga diduga kuat dipolitisir oleh oknum tertentu karena dalam undangan BST terdapat stiker salah satu paslon, dan penerima diarahkan untuk memilih paslon tersebut. 

"Temuan panwascam Asembagus atas dugaan pelanggaran BST yang disertai stiker paslon. Diduga kuat ada oknum yang mengarahkan untuk memilih salah satu paslon. Ini harus diusut tuntas," tegas Anis. 

Menurut Anis, penyaluran BST tersebut merupakan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khusunya pada pasal 71 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5).

Mantan aktivis PMII Situbondo ini mengaku, bahwa aksi damai yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan Pilkada di Situbondo yang langsung umum bebas rahasia dan jujur adil serta bermartabat, agar melahirkan pemimpin yang bisa membawa Situbondo kepada kemakmuran.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Situbondo, Murtapi' saat menemui peserta aksi menegaskan, bahwa Bawaslu saat ini sedang melakukan kajian temuan Panwas Kecamatan Asembagus, terkait politisasi penyaluran BST Kemensos.

"Aspirasi terkait persoalan BST yang disertai gambar salah satu paslon, saat ini kami sedang melakukan kajian, dengan menjadikan laporan hasil pengawasan Panwascam Asembagus sebagai informasi awal," bebernya.

Lopa, sapaan akrabnya memastikan kepada masyarakat Situbondo, bahwa Bawaslu tunduk dan patuh terhadap aturan perundangan, tidak tunduk dan patuh terhadap tekanan siapapun dan dari manapun. 

"Berilah kepercayaan kepada kami bahwa kami akan bekerja bersungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh Lopa.

Terkait oknum yang mencoba menghalang-halangi penertiban APK di Kecamatan Mangaran, lanjut Lopa, tentunya Bawaslu tidak akan tinggal diam. Karena sudah menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu untuk memproses hukum sekalipun jajaran Bawaslu yang melakukan pelanggaran.

"Sekalipun keluarga besar Bawaslu yang melakukan kesalahan, maka tetap kita proses hukum. Terhadap siapapun kita akan tetap menegakkan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Pantauan RRI, aksi damai dalam rangka memberikan dukungan kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pilkada di Situbondo, berjalan dengan tertib. Mereka yang mayoritas kaum hawa ini menggunakan masker dan menjaga jarak.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00