Penyandang Disabilitas Minta KPU Sosialisasi Pilkada Sesuai Kondisi Disabilitas

Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Usman Hadi, saat melakukan pendataan terhadap disabilitas mental. (Foto istimewa).

KBRN, Situbondo : Penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang mempunyai hak pilih, meminta KPU setempat untuk menyosialisasikan tata cara pencoblosan sekaligus profil calon bupati dan wakil bupati, disesuaikan dengan kondisi disabilitas.

"Difabel membutuhkan informasi terkait Pilkada. Seperti apa itu Pilkada, termasuk sosok calonnya. Apalagi banyak pemilih baru dari temen difabel," ujar Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo, Luluk Ariyantini kepada RRI, Jumat (23/10/2020).

Luluk mengaku, selama ini KPU belum melakukan sosialisasi Pilkada kepada penyandang disabilitas, padahal jumlah mereka cukup banyak yakni 1.631 pemilih.

Selain akses informasi, penyediaan Tempat Pemungutan Suara atau TPS juga harus ramah disabilitas, yaitu dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, dalam penyediaan TPS semestinya melibatkan penyandang disabilitas.

"Penyediaan akses TPS, gak bisa hanya pakai asumsi saja. Tapi harus melibatkan kita. Misal, TPS 01 dan 02 sama-sama terdapat difabel, ada yang difabel netra, difabel grahita, itu kan kebutuhannya berbeda," bebernya.

Petugas KPPS juga harus dibekali dengan pengetahuan cara melayani dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas, seperti cara mendorong kursi roda, bagaimana cara menuntun difabel netra, dan lainnya.

"Petugas KPPS harus faham, bahwa TPS itu tidak hanya sarana fisiknya saja, tapi juga non fisik seperti petugasnya. Karena kita kan punya konsep disabilitas dan etika berinteraksi dengan difabel," ungkap Luluk, panggilan akrabnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Usman Hadi, mengaku bahwa fasilitas TPS secara umum sudah diatur dan sudah mengakomodir penyandang disabilitas.

"Ukuran TPS, pintu, tinggi meja, bilik suara, sudah ramah disabilitas," ujarnya.

Ia menyebutkan, ada empat kriteria disabilitas menurut PKPU 17/2020 diantaranya, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas mental, dan dan disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih sebanyak 1.631 orang.

"Disabilitas fisik paling banyak, mencapai 764 orang. Disusul disabilitas sensorik sebanyak 473 orang, selebihnya disabilitas intelektual dan mental," terang Usman.

Terkait petugas KPPS, Usman mengaku akan memberikan bimbingan teknis kepada mereka mengenai penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus melayani penyandang disabilitas.

"Sudah ada panduan khusus yang akan kita berikan kepada petugas KPPS," tegas Usman. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00