DPT di Situbondo Sebanyak 493.441 Pemilih

KPU Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT. Kamis (15/10/2020) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : KPU Situbondo akhirnya menetapkan sebanyak 493.441 pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT, Kamis (15/10/2010).

"Jumlahnya berkurang. Jika DPT awal sebanyak 494.400, sekarang menjadi 493.441 pemilih," ujar Komisioner KPU, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Usman Hadi.

Ia mengaku, penetapan DPT ini telah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari membentuk daftar pemilih, memetakan pemilih di setiap TPS, melakukan pencoklitan, hingga disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

"DPS ini kami umumkan untuk meminta tanggapan dari masyarakat. Secara internal kita mengaudit DPS itu dan melakukan perbaikan secara berjenjang, sehingga hari ini kita tetapkan menjadi DPT," beber Usman, panggilan akrabnya.

Setelah DPT ditetapkan, jika masih ada pemilih yang belum tercatat dalam DPT, KPU memberikan ruang untuk menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik, saat mencoblos.

"Bagi mereka yang ingin pindah memilih, kita siapkan surat model A5. Asalkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT," terang Usman.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Situbondo, Ahmad Faridl Ma'ruf mengaku telah melakukan analisis data DPS, dan menemukan 43.960 orang yang bermasalah.

"Yang bermasalah itu ada dua kriteria, yaitu pemilih ganda sebanyak 15.950 orang dan perbedaan tanggal lahir DPS dengan tanggal lahir yang tercantum dalam NIK sebanyak 28.010 orang," bebernya.

Bawaslu meminta kepada KPU agar dilakukan verifikasi faktual atas temuan itu. KPU akhirnya melakukan perbaikan di tingkat desa dan kecamatan dengan pengawasan ketat dari pengawas di tingkat desa dan kecamatan.

"Semalam sudah selesai diperbaiki, jadi untuk saat ini sudah tidak ada masalah," ujar alumni Pondok Pesantren Annuqayah itu.

Meskipun demikian, Bawaslu akan tetap mencermati DPT yang baru ditetapkan itu, karena ada kemungkinan akan terjadi beberapa kesalahan seperti yang terjadi sebelumnya.

"Tetap akan kita awasi. Meskipun ada ruang bagi mereka yang tidak tercatat dalam DPT untuk memberikan hak konstitusinya pada 9 Desember 2020," tegas pria lulusan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00