Bawaslu: Pencoklitan Banyak Kejanggalan, Rapat Pleno KPU Diskorsing

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS. Sabtu (12/9/2020) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Bawaslu Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menemukan banyak kejanggalan pada proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang dimulai pada 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Situbondo, Ahmad Faridl Ma'ruf mengaku, Bawaslu menemukan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih atau A.KWK namun dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Ada sebuah keluarga di Kecamatan Kapongan. Mereka masuk dalam data A.KWK untuk dicoklit berdasarkan e-KTP dan KK. PPDP wajib mencoklit sebagai pemilih yang memenuhi syarat, namun keluarga tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujarnya pada acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS, Sabtu (12/9/2020).

Herannya lagi, lanjut Farid, pemilih tersebut justru didata sebagai pemilih baru di daerah lain, yaitu di Desa Wongsorejo Kecamatan Banyuputih, sebagai pemilih baru. Padahal pemilih baru adalah pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam A.KWK.

"Pengawas sudah menyatakan keberatan, namun diabaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)," bebernya.

Kata Farid, masih banyak temuan Bawaslu terkait pencoklitan yang dinilai janggal. Bahkan, ditemukan juga dokumen pencoklitan yang tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh petugas PPDP.

"Artinya, petugas PPDP ada yang tidak melakukan proses pencoklitan dari rumah ke rumah," imbuhnya.

Selain proses pencoklitan, penambahan tempat pemungutan suara (TPS) juga dinilai cacat hukum. Pertimbangan geografis, akses yang sulit, jumlah pemilih lebih dari 500 orang, hanya alasan saja, sebab wacana penambahan TPS harus dilakukan sebelum A-KWK atau data pemilih muncul.

"Ketika A-KWK lahir, petugas PPDP ini hanya melakukan pencocokan saja, sudah tidak lagi mengusulkan penambahan TPS. Karena penentuan TPS itu sudah selesai ketika terbit A.KWK," ungkapnya.

Alumni Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep itu, mengatakan, bahwa penambahan TPS dinilai tak prosedural, karena ditemukan juga Warga Desa Campoan Kecamatan Mlandingan atas nama Sugiarto Dusun Kampung Malang, yang berubah tempat tinggalnya ke dusun lain.

"Ketika TPS bertambah, pemilih tersebut dipindah ke dusun lain tapi satu desa. Ini menunjukkan bahwa penambahan TPS menyalahi aturan," bebernya.

Sementara itu, menanggapi temuan Bawaslu, Ketua KPU Situbondo Marwoto, mengaku akan memperbaiki data yang menjadi temuan. Bahkan, ia mengklaim jika KPU sudah banyak melakukan perbaikan berdasarkan temuan Bawaslu.

"Banyak masukan dari Bawaslu yang sudah diperbaiki. Namun kalau masih ada permasalahan maka akan kita selesaikan," ujar Marwoto di acara yang sama.

Sementara terkait penambahan TPS, Marwoto mengaku, awalnya KPU memproyeksikan 1.240, namun setelah A.KWK turun ada rencana penambahan menjadi 1.270 TPS. Salah satu alasannya, jumlah pemilih lebih dari 500 orang.

"Ada TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 500 orang. Kemudian, tim tekhnis kami melakukan telaah maka ditambahlah menjadi 1.270 TPS," terang Marwoto.

Ia berharap, temuan Bawaslu terkait pencoklitan dan penambahan TPS, bisa dimusyawarahkan dan diselesaikan bersama. Apalagi, pemutakhiran data pemilih masih berproses hingga 5 Desember 2020 atau empat hari sebelum pencoblosan.

"Kita masih punya waktu panjang sampai kepada penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ini kan masih daftar pemilih sementara (DPS)," tegasnya.

Pantauan RRI, acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pencoklitan (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dihadiri oleh seluruh PPK dan perwakilan dari partai politik.

Rapat sempat diskorsing karena KPU bersama Bawaslu melakukan musyawarah internal di sela rapat. Setelah musyawarah singkat antara KPU dan Bawaslu, akhirnya Ketua KPU Marwoto memutuskan rapat pleno ditunda hingga 14 September 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00