Mapolres Lumajang Panggil Seluruh Kades Yang Ada di Lumajang

KBRN Lumajang : Jajaran Mapolres Lumajang Jawa Timur telah memanggil seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lumajang untuk diklarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa -TKD.

Kanit Tipidkor Polres Lumajang, Ipda Muljoko, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan kepada seluruh Kades di seluruh Kabupaten Lumajang. 

Pemanggilan yang dilakukan, karena terkait adanya pengaduan Masyarakat. Total, ada 198 Kades di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang, yang telah dipanggil Mapolres Lumajang

"Menindak-lanjuti perintah dari pimpinan, berkaitan dengan adanya pengaduan dari Saudara Ismantoro Sujono (Mantan Kades Grati, Kecamatan Sumber Suko), melalui pengacaranya Basuki Rahmad SH. Pengaduan itu, tentang masalah penyalah-gunaan Tanah Kas Desa (TKD),"Katanya Jumat (15/01/2021) 

Upaya Pemanggilan saat ini sudah berjalan Untuk sementara prosesnya masih 90 persen.

"Sehingga melakukan klarifikasi, Kita minta, dokumen yang berkaitan dengan TKD pada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Lumajang, untuk kita lakukan klarifikasi,” Katanya Jumat (18/01/2021)

Sementara itu Ketua Asosiasi Kepala Desa -AKD Lumajang, Suhanto, ketika dikonfirmasi terpisah pihaknya membantah apa yang telah menjadi persoalan pemanggilan oleh Tipikor Lumajang tersebut tidak benar. 

Karena yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Grati Tidaklah sama dengan yang dilakukan oleh Kades yang lainya.

“Ini tidak benar dan menurut laporan Bapak Okik bahwa seluruh kepala desa melakukan hal yang sama. Jelas, ini tidak benar, nyatanya, tatkala kewenangan atau hak perangkat desa tidak diberikan, maka perangkat desa juga akan protes dan akan mengadukan kepada pihak yang berwajib,” Ungkapnya

Sebelumnya Ketua AKD Lumajang Suhanto, pernah menerima panggilan dari Unit Tipikor Polres Lumajang pada Hari Kamis 31 Desember 2020 lalu perihal, permintaan foto copy dokumen dan klarifikasi.

Demikian isi Surat panggilan itu, tertulis sebagai berikut.

A. Pasal 4. Pasal 5. Pasal 9. Pasal 02. Pasal 103. Pasal 104. Pasal 105 undang-undang RI nomor 8 tahun 1981. Tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. B. Pasal 14 huruf g undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Surat perintah tugas nomor Sp Gas/428/Xll RES/1.24/2020/Satreskrim, tanggal 28 desember 2020. (ka/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00