Pengadilan Agama Lumajang Diprotes Warga Kandangtepus Senduro

KBRN Lumajang : Pengadilan  Agama Lumajang diduga sepihak dalam memutuskan perceraian pada salah satu warga Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur. 

Menurut Warga Dusun Krajan Desa Kandangtepus Kecamatan Seduro Lumajang Sudi ketika dikonfirmasi RRI menyatakan jika pihaknya tidak pernah dimintai persetujuan untuk diceraikan istrinya namun ironisnya sudah turun surat cerai sehingga kondisi demikian membuat pihaknya geram.

"Tiba tiba ada orang lain yang tanya ke saya jika surat cerai sudah turun, lalu saya tanya ke Modin ternyata jawaban dari P Modin bilang jika tidak tahu setelah P Modin Pergi ke rumah mertua dan ternyata sudah ada foto kopy surat cerai yang diberikanyaj, "Katanya Jumat (16/10/2020)

Siti Rohani istri dari Sudi Warga Desa Kandang Tepus Krajan Usia 38 Tahun nikah dengan Sudi pada tahun 2011 secara sah, telah memutuskan cerai secara sepihak tanpa adanya konfirmasi sebelumnya dan tiba tiba muncul surat cerai sehingga timbul tanda tanya besar. 

Dengan kodisi demikian pihaknya terkejut dan menduga adanya ketidak beresan dalam proses hukum cerai karena sejumlah prosedural yang harus dilalui seperti persetujuan dalam bentuk surat undangan sidang maupun mediasi sebelumnya tidak dilakukan.

"Sebelumnya tidak ada masalah apa apa dengan istri saya tiba tiba turun surat cerai, untuk itu pihaknya saat ini menuntut keadilan atas putusan cerai tersebut,"Tegasnya

Sementara itu Humas Pengadilan Agama Lumajang Teguh Santoso ketika dikonfirmasi RRI diruang kerjanya membantah jika pihak Pengadilan Agama Lumajang telah memutuskan surat perceraian dengan nomor 904/Pdt.G/2020/PA Lumajang tgl 20 April 2020. Sejumlah tahapan telah dilakukan dalam memutus persoalan tersebut sebenarnya sejauh ini

"Petugas dari juru sita dari pengadilan Agama Lumajang pernah ke rumah yang bersangkutan atau Sudi akan tetapi tidak ketemu, kemudian disampaikan melalui desa dan diteruskan kepada yang bersangkutan oleh Jainul Arifin selaku Modin pada desa tersebut, "Katanya 

Sejumlah berkas bukti jika proses persidangan sampai bukti jika pengadilan Agama Lumajang telah melalui prosedur yang ada akan didokumentasi dengan cara di foto oleh Wartawan pihak Humas Pengadilan Agama Lumajang menolak untuk difoto dengan alasan berkas tersebut merupakan dokumen negara yang tidak untuk disebarluaskan. (ka/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00