"Jaga Desa", Kades Melek Hukum, Pembangunan Merata

KBRN,Jember: Kejakasaan Negeri Jember meluncurkan inovasi baru dalam upaya mencegah Penyalahgunaan penyaluran  keuangan negara yang bersumber dari APBN dan APBD dalam menunjang pemerataan pembangunan tepat waktu, mutu dan tepat guna hingga ke pelosok desa.

Salah satu inovasi program kerja yang saat ini dilakukan secara berkesinambungan hasil kolaborasi Tim yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr.Prima Idwan Mariza SH,M.Hum, yakni program kerja Jogo Desa.

Selain kolaborasi apik yang dibangun dan tertata dari pihak internal, efektifitas langkah nyata dibidang tata kelola aturan hukum juga melibatkan peran aktif seluruh aparatur pemerintah daerah hingga para kepala desa.

"Latar belakang dari Program Jaga Desa ini merupakan hal yang kami nilai strategis dalam menunjang seluruh program yang dijalankan Presiden Jokowi bagi penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dapat dirasakan denyutnya hingga ke pelosok desa dengan mengucurkan anggaran yang sangat besar di tiap desa," Ujarnya mengawali bincang Kusus bersama RRI,Jumat (18/9/2020).

Beragam persoalan dalam pengelolaan anggaran kerap dihadapi kepala desa, mulai ketidak pahaman mengenai aturan hingga kehadiran pihak-pihak lain yang sengaja mengusik dengan motif tertentu, menjadi salah satu faktor yang meresahkan bagi kepala desa dalam merealisasikan anggaran, sehingga turut menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran dari Pemerintah yang ditujukan bagi kemakmuran masyarakat desa.

"Melalui program Jaga Desa yang dilaksanakna secara bertahap untuk seluruh desa di Kabupaten Jember ini, Tim yang kita bentuk turun langsung melalui pihak kecamatan dan melakukan MOU bersama kades yang menginginkan pendampingan," paparnya.

Selanjutnya Jaksa selaku Pengacara Negara dalam Bidang Tata Usaha Negara akan mendampingi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban atas realisasi anggaran namun tetap dengan catatan jaksa tetap bersifat pasif dan melakukan pendampingan kalau diminta para kades.

Prima menegaskan, pendampingan yang dilakukan lebih menekankan agar secara tata kelola administrasi anggaran,mulai dari tahap perencanaan, pengerjaan dan pelaporan dapat dilakasanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mencegah agar tidak terjebak dalam persoalan hukum dikemudiaan hari karena ketidak tahuan para kades.

"Melalui program Jaga Desa ini, jangan serta merta peran kejaksaan diopinikan sebagai bamper, Karena kita juga libatkan Tim Intelejen sehingga semisal terjadi indikasi baik dari internal dan eksternal, misal ada oknum kepala desa berbuat curang maka Intel yang akan bekerja menindaklanjuti,tentu saat terjadi penyimpangan atau korupsi tetap dilakukan upaya penindakan hukum," tegasnya.

Oleh sebab itu, dengan inovasi kerja melalui program Pendampingan hukum yang dijalankan Kejaksaan Negeri Jember ini, diharapkan Anggaran Pemerintah yang dikucurkan melalui ADD dan DD dapat dimanfaatkan serta direalisasikan tepat sasaran.

Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agus Taufikurrahman, SH., MH., Mengatakan target dari program "Jaga Desa" ini menyasar ke seluruh desa di 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember.

"Berdasarkan data dampai saat ini ada sebanyak 154 desa yang telah menjalin MOU dengan Kejaksaan Negeri Jember dan jumlah itu masih dapat bertambah karena antusiasme dari para kepala desa cukup baik dan berkeinginan dapat kita dampingi dalam pengelolaan anggaran desa," jelasnya.

Besarnya Antusiasme para Kepala Desa untuk mendapatkan pendampingan hukum keperdataan itu, dinilai akan berdampak positif  menekan serta memperkecil ruang lingkup terjadinya perbutaan tindak pidana korupsi.

"Dalam hal pendampingn ini mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban akan kita berikan pendampingan dan masukan saat ada kendala, fungsi pendampingan disini bukan semata hanya untuk mengontrol pengelolaan ADD dan DD saja melainkan bagaimana agar masyarakat ini bisa melek hukum," imbuhnya.

Sementara itu menurut PLH Kepala Seksi Intelejen, Kejari Jember Jojot Apryono, kucuran anggaran oleh Pemerintah ke Desa perlu adanya penguatan sehingga pemerataan pembangunan juga dapat dirasakan oleh masyarakat di desa, namun demikiaan untuk tercapainya tujuan itu juga diperlukan pengawasan dan memberikan rasa aman.

"Fungsi intelejen disini tidak hanya menunggu saat terjadi tindak pidana korupsi, kita juga memiliki kewajiban dalam mencegah,kita juga tetap melibatakan peran aktif masyarakat agar berpartisipasi turut mengontrol Desa, oleh karenanya saat ada laporan maka tetap Kana kita tindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

Dalam perjalananya, Kejaksaan Negeri Jember telah beberapa kali menerima aduaan dari elemen masyrakat, setelah dilakukan tindak lanjut atas aduan masyarkat, tidak sedikit aduan yang masuk tidak terbukti kuat terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan anggaran oleh perangkat desa. Sehingga aduan masyarakat itu tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

"Selain menerima laporan masyarakat,tim Intelejen juga aktif turun ke lapangan untuk memastikan agar setiap pengerjaan proyek pembangunan di desa dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran, tiga hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dipahami para kepala desa sebagai satu kesatuan dalam realisasi anggaran baik untuk ADD dan DD, memastikan hal inilah yang menjadi fungsi kita di Bidang Intelejen," pungkas Jojot. (gan/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00