Kantor Imigrasi Jember Lakukan Tes Urine Kepada Seluruh Pegawai

Tes Urine di Kantor Imigrasi Jember
Tes Urine di Kantor Imigrasi Jember

KBRN, Jember : Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember telah berhasil menyeret oknum PNS tengah menjadi sorotan publik hingga saat ini. Hal yang memprihatinkan ketika PNS yang harusnya bisa mengayomi namun malah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jajaran kantor imigrasi Kelas I TPI Jember melaksanakan pemeriksaan urin secara mendadak yang diikuti oleh seluruh pegawai kantor imigrasi Jember pada hari Selasa (28/06/2022). Pemeriksaan urin tersebut bertempat di aula Kantor IMigrasi I TPI Jember dan bekerja sama dengan Parahita Diagnostic Center untuk pengambilan sample dan hasilnya dinyatakan negatif. Dalam kesempatan ini jurnalis RRI mencoba untuk menggali lebih dalam terkait perkembangan kasus narkoba yang terjadi di Kantor Imigrasi Jember namun hingga saat berita terkait pemeriksaan urine  diturunkan Kepala Imigrasi Jember menolak untuk memberikan pernyataan lebih lanjut.

Dilansir dari Kumparan , kasus PNS yang terkena narkoba di Indonesia cukup banyak. Bahkan di tahun 2016 saja, terdapat sekitar hampir 2000 anggota PNS masuk ke dalam penjara, di mana hampir sekitar 300 di antara mereka masuk ke dalam penjara karena kasus narkoba. Dari sini, dapat dikatakan bahwa hampir sekitar 15% dari PNS yang ada ini terkena kasus narkoba. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang cukup serius dan bisa mungkin harus sesegera mungkin ditanggulangi.

kasus penyalahgunaan konsumsi narkoba juga menjadi suatu fenomena tersendiri yang muncul juga di kalangan PNS. Keterlibatan dari PNS yang tersangkut kasus narkoba ini sendiri cukup berbahaya dan sangat bertentangan dengan program yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap PNS. Program ini sendiri disebut dengan Program Gerakan Disiplin Nasional, atau yang biasa disingkat dengan GDN. Program ini sendiri merupakan program di mana para abdi negara atau PNS ini melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka semua dengan sepenuh hati.

Program Gerakan Disiplin Nasional ini sendiri tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan di tahun 2020, tepatnya nomor 53. Dalam Gerakan Disiplin Nasional ini sendiri disusun oleh pemerintah Indonesia, dengan tujuan agar para PNS ini dapat memiliki etos kerja yang tinggi, taat kepada kode etik yang bersangkutan, dan juga tentunya memiliki perilaku selayaknya ASN yang baik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar