Kejaksaan Negeri Lumajang Menerima Pengaduan Dugaan Pungli

KBRN Lumajang : Kejaksaan Negeri Lumajang Jawa Timur dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah pihak yang berkapasitas atas tudingan dugaan pungutan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diduga telah menyalahi aturan.

Upaya pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut tentu saja setelah menelaah nantinya atas laporan Warga Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang melaporkan dugaan pungutan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai sangat memberatkan masyarakat setempat.

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang Yudhi Teguh Santoso ketika dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan telah menerima laporan pengaduan warga Desa Bades telah masuk ke Kejaksaan Negeri Lumajang mengenai dugaan pungutan yang diduga tidak sesuai aturan. 

Dalam kronologis kasus tersebut yang berdasar dari laporan warga Desa Bades yakni adanya warga yang membeli tanah kapling dari Perumahan akan tetapi tanah tersebut belum adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian dilakukan pengurusan SHM dari Desa dan dalam proses tersebut diduga telah dimasukan dalam program PTSL.

Setelah program tersebut selesai atau sertifikat tanah keluar warga diduga diminta uang Rp. 3.000.000 hingga sampai Rp. 4.000.000 dalam setiap sertifikat.

"Kejaksaan akan menelaah persoalan tersebut kemudian melakukan puldata dan pulbaket untuk melakukan tindakan selanjutnya dan jika tidak ada unsur pidana maka akan dihentikan kasusnya atau mungkin akan ditindak lanjuti maupun diserahkan ke inspektorat persoalan tersebut,"Katanya Jumat (02/07/2022)

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang juga mengatakan dalam waktu dekat Kejaksaan akan memanggil untuk dimintai keterangan pihak pihak yang dinilai berkapasitas terkait persoalan tersebut jika memang harus mengarah ke hukum kasus tersebut. 

Sementara itu Warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian Lumajang berinitial Z menjelaskan jika dirinya telah membeli sepetak tanah kapling dari pihak pengembang seharga Rp 18 juta.

"Dari pembelian itu saya bilang kepada Kepala Desa (Kades) Bades, Sahid, untuk bisa diuruskan PTSL saja, dengan sepakat biaya Rp 350 ribu," ujarnya.

Namun selang beberapa waktu, proses tersebut kata Z digagalkan oleh pihak desa dengan alasan untuk lahan milik pengembang tersebut diuruskan secara reguler dengan biaya Rp 3 jutaan

"Ya akhirnya dana yang Rp 350 itu saya ambil dan menunggu proses sertifikasi reguler selesai," tambahnya.

Sementara itu warga Desa Bades lainya berinisial S, MS dan IS juga mengatakaan,  dirinya membeli 2 kapling dengan biaya reguler sekitar Rp 4 jutaan.

Pada awalnya warga berpikir positif akan tetapi setelah melihat hasil dari keterangan di Sertifikat adanya perbedaan antara sertifikat yang diurus secara reguler dan diurus melalui program pemerintah pusat dalam PTSL. 

Warga Desa Bades Lumajang mendatangi Kejaksaan Negeri Lumajang didampingi sejumlah pengacara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Pada kesempatan terpisah Kepala Desa Bades Kecamatan Pasirian Lumajang S membantah jika pihak Desa Bades pernah melakukan apa yang dituduhkan sejumlah warga Desa Bades dan pengembang yang memiliki tanah kapling tersebut.

"Tolong diperjelas Desa tidak pernah memungut seperti itu dan sudah sesuai prosedur selama ini,"Jelasnya. 

Sementara itu Salah satu pengembang perumahan ketika dikonfrmasi RRI melalui pesan berantai WhatsApp belum memberikan jawaban terkait persoalan tersebut. (ka/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar