Tim Saber Pungli Bondowoso Telusuri Penyimpangan Bansos PKH

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencegah Terjadinya Pemotongan Bantuan Sosial

KBRN, Bondowoso : Tim Saber Pungli yang terdiri dari aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Bondowoso tengah menelusuri dugaan penyimpangan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Tidak disebutkan desa mana yang ditengarai terjadi penyimpangan. Namun, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso, Sucipto menerangkan bahwa pihaknya tengah melakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

" Untuk sementara ini kita sedang melakukan puldata, pulbaket yang dilakukan oleh pihak Polres sebagai tim saber pungli itu. Terkait PKH di salah satu desa sedang didalami," ungkapnya saat ditemui RRI di ruang rapat Sabha Bhina 2, usai sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, Kamis (21/10/2021).

Ia mewanti-wanti kepada para petugas maupun pendamping PKH agar tidak melakukan pemotongan dalam bentuk apapun dalam jumlah berarapun. Jika hal tersebut masih dilakukan, maka oknum tersebut terancam pidana.

" Kami menyampaikan bahwa kalau kita melakukan itu (pemotongan,red.) ancamannya adalah dipidana. Kalau sampai Anda dihukum maka keluarga Anda akan kehilangan masa depan," tegasnya. 

" Tujuan dari pemerintah itu memakmurkan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat tercapai. Dan tidak ada lagi pemotongan-pemotongan oleh oknum atau pihak lain yang memotong bansos itu," pungkasnya.

Sementara itu, dalam sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, Sekretaris Inspektorat, Agus Suripno memaparkan tentang kategori dan pemahaman soal gratifikasi. Menurutnya, gratifikasi adalah sebuah pemberian dari masyarakat ke pejabat maupun sebaliknya. Hal itu juga berlaku terhadap penerima bansos kepada pendamping PKH, yang dilarang keras.

" Dan ini sudah memahami. Artinya masyarakat kepada pendamping, itu kan pemberian juga, nggak boleh. Karena sudah digaji dari APBD Kabupaten," tegasnya.

Larangan tersebut, lanjut Agus, telah diberlakukan sejak 2017 lalu. Sehingga masyarakat dan para ASN harus bisa memahaminya, agar tidak tersangkut masalah hukum. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00