Masyarakat Sering Melawan, Kecamatan Curahdami Rawan Sengketa PTSL

Marthen, SE., Kepala BPN Kabupaten Bondowoso

KBRN, Bondowoso : Target penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso tahun ini sebanyak 43 bidang tanah. Namun untuk menyelesaikan target itu tidak mudah, karena petugas sering mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso, Marthen, SE., mengungkapkan bahwa Kecamatan Curahdami menjadi kawasan rawan sengketa PTSL. Padahal, PTSL merupakan sertifikasi massal yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat.

" Salah satu yang menghambat kami untuk sertifikasi PTSL yang ditargetkan 43 mendapat perlawanan dari masyarakat, " katanya, Senin (27/09/2021).

Marthen menguraikan bahwa program PTSL yang dulu dikenal dengan Prona tersebut menyisakan banyak masalah sejak dicanangkan 2017 lalu.

" Itu kami terhambat gara-gara itu. Kenapa terhambat ? Karena ada kaitannya dengan kegiatan sebelumnya yang belum tuntas. Kita tahu PTSL dimulai sejak 2017," bebernya.

Selain itu, penyelesaian PTSL masyarakat sempat buntu karena area tersebut masuk dalam agenda Pilkades.

" Dan udah kami sampaikan. Banyak Kades yang agak mundur. Setelah Pilkades udah selesai anggaran. Terus terang hambatan kami itu," terangnya.

Selain PTSL, proses sertifikasi aset milik pemerintah juga mengalami masalah yang sama. Ada sekitar 6-7 bidang tanah yang bermasalah karena yang diklaim masyarakat itu aset pemda berstatus pinjam pakai.

Adapun, ia menyebut sekolah dan puskesmas menjadi aset rawan sengketa dengan masyarakat.

" Nah kami tidak berani karena potensi jadi sengketa ke depan karena bukti-buktinya nggak ada. Ada klaim dari kawan-kawan pemerintah daerah bahwa sebenarnya tidak ada masalah karena kita sudah memenuhi keinginan masyarakat. Tapi kan hanya omongan kami nggak berani, harus tertulis," tegasnya.

Namun, jika dibanding kabupaten tetangga, potensi rawan sengketa di Bondowoso relatif kecil. Sehingga meskipun ditarget, pihaknya tetap mengutamakan jurus " Clean n Clear " untuk menghindari sengketa berkepanjangan.

" Untuk di Bondowoso kami bersyukur agak relatif kecil . Termasuk ini, aset-aset yang masuk ini koridor kami Clean n Clear baru kami lanjutkan. Jadi walaupun ditarget tidak bisa kami paksakan," lanjutnya. 

Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan mediasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Bahkan, kalau perlu di atas kertas. Apalagi sertifikasi aset pemda bersifat diskresi tidak seperti mengurus sertifikat pada umumnya. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00