Menyoal Perhatian Vaksinasi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jember

KBRN , Jember : Imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas pemerintah untuk mencegah terjadinya penyakit menular untuk menurunkan angka kematian anak. Imunisasi juga menjadi program jangka panjang seperti juga disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 Pasal 2 dan Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan tentang hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Imunisasi juga merupakan salah satu hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pelayanan yang prima dan khusus menjadi salah satu cara dan upaya untuk mempercepat perluasan imunisasi. Hingga saat ini masih ada beberapa kendala yang ditemui, diantaranya orang tua ABK tidak melakukan imunisasi terhadap anaknya karena enggan, kurang informasi, kurangnya akses mobilitas yang dapat menjangkau anak ABK bagi mereka yang berada di pelosok desa.  BPJS Kesehatan  diharapkan bisa mencover layanan untuk ABK, karena mayoritas dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Termasuk didalamnya layanan imunisasi yang bisa diakses dengan gratis dan mudah.

Berdasarkan data PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Jember jumlah usia anak   terhitung mencapai 300.000 dari jumlah total penduduk. Jumlah tersebut tidak terdeteksi lebih detail berapa jumlah anak dengan kebutuhan khusus. Sayangnya data ABK belum terperinci dari jumlah  yang ada.  Dilansir dari halaman Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan Anak berkebutuhan khusus (ABK)  adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Sehingga dibutuhkan perlakukan khusus untuk pelayanan kesehatan dan yang lainnya.

Tim rri.co.id menelusuri pelayanan vaksinasi  atau imunisasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus di Jember, berikut laporannya.

Dini Isti Qomariyah (43)  bercerita saat dirinya kala itu menunggu vaksin COVID-19 untuk putranya M. Ragil Al Fajri (16). Dini tak tahu mengapa vaksin untuk putranya yang berkebutuhan khusus tak kunjung datang. Di sekolah Ragil, yakni di SLB BCD YPAC pun, pada saat itu belum ada kabar yang pasti tentang vaksin.  Sekolah masih mengupayakan pengajuan vaksin dengan mengajukan surat permohonan vaksin  ke Puskemas Kaliwates. Tak kunjung ada kabar, akhirnya Dini Isti Qomariyah berinisiatif melakukan vaksin secara mandiri untuk putranya. Perempuan yang bekerja sebagai penjahit ini ingat betul perjuangannya mendapatkan vaksin tersebut di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jember yang memberikan vaksin secara gratis. Hingga Ragil telah selesai di vaksin terlebih dahulu baru setelah itu vaksin COVID- 19 diberikan  di SLB BCD YPAC.

Dini Isti Qomariyah juga  bercerita kilas balik dirinya dan sang putra saat melakukan imunisasi    Dini Isti Qomariyah memilih Posyandu saat melakukan imunisasi anaknya saat itu  namun jika ada kendala dengan Posyandu maka mereka akan beralih menuju ke rumah RSUD yang terbilang cukup jauh dari lokasi mereka tinggal. Kondisi putranya yang berkebutuhan khusus ( penyandang tuna grahita)  harus ikut antre lama bersama pasien umum. Tentu saja hal ini membuat putranya tidak merasa nyaman. Dini Isti Qomariyah  kecewa karena ternyata tidak ada fasilitas  dan pelayanan khusus untuk mereka yang berkebutuhan khusus saat imunisasi kala itu. Dengan adanya fasilitas khusus , ia berharap bisa mendapatkan layanan yang lebih baik, lebih fokus untuk berkonsultasi. Dini Isti Qomariyah juga mengenang masa cek kesehatan rutin  putranya . Tenaga medis hanya melihat sebentar saja tanpa ada konsultasi mendalam.

“Saya berangkat sendiri, fasilitas itu ndak diperdulikan, ketemu dokter kurang perhatian pengennya ya saya diperhatikan, disabilitas nomor satu jangan dicampur “  ujar Siti kepada tim rri.co.id  pada saat ditemui dirumahnya

Harapan dari orang tua ABK ada fasilitas khusus untuk mobilitas ABK yang ada di tempat yang terpencil atau ABK dengan penanganan khusus. Dini Isti Qomariyah  juga menuturkan saat melakukan kontrol kesehatan saat Ragil masih kecil belum tercover dari BPJS Kesehatan.

“Saat itu dan saat proses mengurus adiminstrasinya terhitung sulit dan lama” jelas Dini Isti Qomariyah 

Namun ia tetap berupaya mendapatkan kemudahan dan akses kemudahan untuk  putranya hingga kini Dini ISti Qomariyah  sudah mendapatkan BPJS Kesehatan dari pemerintah. Ia mendapatkan layanan dengan bantuan dari Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember. 

Perpenca Jember membantu mengumpulkan data- data difabel dan diajukan kepada BPJS Kesehatan. Proses pembuatannya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

Alur pembuatan BPJS Kesehatan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Jember dr. Galih Anjungsari sangat mudah dan gampang.

“ABK yang mendaftar sebagai mandiri maka alur pelayanan peserta mendapatkan antrian warna merah (prioritas) tanpa mengantri , dengan persyaratan KK dan buku rekening dan kartunya tiga hari selesai”  Ujar Galih

Jika peserta tidak memiliki rekening dapat menggunakan m-cash , yang nantinya akan di bantu di loket prioritas. BPJS Kesehatan Jember juga memberikan informasi bahwa tidak ada pengelompokan khusus untuk ABK . Data yang diajukan oleh Perpenca secara umum dijadikan satu.

“ ABK yang tidak mampu dapat mengajukan ke Dinas Sosial  untuk usulan pembiayaan JKN oleh Pemda Jember “ ujar Galuh.

Hingga saat ini database BPJS Jember mencatat terdapat total 1.203 jiwa anggota keluarga disable yang terdata. Namun memang masih banyak disable yang belum tercover dalam program JKN. Perkiraan sekitar bulan Desember 2021 sudah dilakukan pengajuan ulang untuk disable yang mendaftar BPJS Kesehatan ,namun data masih belum lengkap . Sehingga saat ini di tahun 2022 masih berproses untuk melengkapi data ,dan setelah itu akan diusulkan kembali melalui dinsos.

“Pada tahun 2018 telah dilakukan  pendataan untuk peserta difabel dan sudah  masuk  program Jaminan Kesehatan Nasional hingga saat ini” tegas Galuh.

Pemerintah melalui RJPMN 2020-2024, menargetkan cakupan peserta JKN adalah  98 persen dari jumlah penduduk. Kondisi sampai dengan bulan April 2022 capaian peserta JKN yaitu Nasional ( 86,49 persen) Propinsi JawaTimur (79,88 persen) Kabupaten Jember (62, 74 persen)

Kisah lain tentang vaksin untuk anak berkebutuhan khusus datang dari Suyuti (45). Ia adalah ayah dari Slamet (16)  yang merupakan anak dengan Cerebal Palsy. Buruh sebuah pabrik di Surabaya ini paham pentingnya imuniasi untuk anak-anaknya. Anak pertamanya yang berusia 24 tahun mendapatkan imunisasi & vaksinasi lengkap. Tetapi ia tidak memberikan vaksin untuk anak keduanya yang berkebutuhan khusus tersebut.

Slamet tak pernah mendapatkan imunisasi lengkap saat bayi. Slamet hanya mendapatkan imunisasi dua kali saat sekolahya itu saat kelas 1 dan 6 SD.  Suyuti pun tak pernah berkonsultasi dengan dokter untuk kondisi putranya tersebut.

“Saya memang tidak mengijinkan karena kondisi Slamet yang lemah dan mudah kagetan takut efek samping “ ujar Suyuti kepada rri.co.id Kamis (10 /4/2022). Suyuti juga tidak berusaha untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang imunisasi bagi Slamet.

Penting , Pelayanan Imunisasi Anak Berkebutuhan Khusus

Salah satu lembaga yang aktif mengadvokasi vaksin untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember. Sebuah lembaga  yang memfokuskan pada pemberdayaan para difabel. Ketua Perpenca Kabupaten Jember yaitu Moh. Zaenuri Rofi’i menjelaskan masalah vaksin ini tidak terlalu mendapat perhatian pemerintah.

Perpenca menginginkan pemerintah perlu memberi perhatian lebih untuk imunisasi ABK dibandingkan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Zaenuri menjelaskan pelayanan terhadap anak ABK sudah ada tapi masih perlu ditingkatkan kembali. Hal ini dibuktikan dengan adanya jaminan terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Jember juga telah diatur secara khusus dalam Perda Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Tetapi di lapangan, pelaksanaan perda ini masih belum maksimal.  Pemerintah perlu memastikan perlindungan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini.

“Mereka memiliki hak yang sama, seperti hak untuk bertumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan yang baik,” ujar Zaenuri ditemui setelah mengajar pada Selasa (12/4/2022).

Zaenuri menjelaskan saat ini secara umum pelayanan administrasi dan alur pendaftaran imunisasi masih sama dengan pasien umum. Namun menurutnya  yang perlu diperhatikan adalah aspek pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Mereka  harus memperhitungkan banyak hal seperti kondisi riwayat kesehatan , akses infrastruktur yang memenuhi secara inklusi. Selain itu Zaen, panggilan akrabnya,  juga menjelaskan fakta yang mereka temukan dilapangan adalah sulitnya akses informasi imunisasi bagi anak berkebutuhan khusus.

“Puskemas terdekat seharusnya aktif memberikan informasi terkait imunisasi kepada aparat terendah bagi anak berkebutuhan khusus di daerahnya “ tegas Zaenuri

Selain kesulitan akses informasi imunisasi, anak berkebutuhan khusus yang tinggal di pelosok daerah juga mengalami kesulitan mobilitas untuk melakukan imunisasi. Hal ini karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan dan tidak ada sarana transportasi yang memadai.

“Sangat sulit karena ABK ini rata-rata kesulitan akses mobilitas, perlu jemput bola dari Puskesmas maupun Puskesmas pembantu,” ujar  Zaenuri.

Zaenuri juga menceritakan  selama ini upaya yang dilakukan untuk mendapatkan imunisasi oleh orang tua wali anak ABK dengan melakukan upaya mandiri ke pusat pelayanan kesehatan. Padahal dalam kondisi tertentu dari anak berkebutuhan khusus tidak semua mampu melakukan hal tersebut. Zaenuri berharap bahwa Puskesmas lebih aktif lagi dan melakukan jemput bola terhadap anak ABK.

Terkait soal layanan, ia mengatakan idelnya pelayanan untuk ABK seharusnya lebih mudah dan nyaman.  Ia mencontohkan saja saat melakukan antri , mendapatkan konsultasi dokter spesialis tidak perlu melakukan antri yang lama. Ia  sering mendapat keluhan dari Wali murid ABK soal ini. Mereka menginginkan ada pelayanan imunisasi khusus bagi ABK, agar tidak antri, berdesak-desakan dan tidak menunggu waktu lama. 

“Karena ada beberapa ABK tidak bisa bertahan lama di keramaian “ tegas Zaenuri.

Sementara untuk menyiasati kurangnya informasi dan akses layanan akhirnya Perpenca  Jember membentuk sebuah grup whatsapp yang menggandeng unsur pemerintahan didalamnya. Dalam grup whatsapp tersebut anggotanya selain disabilitas juga Camat dan Kades.

“ Ini sangat efektif membuat Pak Camat dan Kades agar lebih perhatian kepada ABK di daerahnya,” tutur Zaenuri

Penggunaan media sosial whatsapp merupakan terobosan yang dilakukan Perpenca Kabupaten Jember agar memudahkan para orang tua dan anak ABK dalam menerima imunisasi. Inisiatif dari Perpenca juga menjadi salah satu perjuangan yang serupa dari  upaya UNICEF bergerak melakukan sosialisasi hak anak untuk mendapatkan imunisasi dengan sumber informasi sosial media. Menurut data UNICEF Media sosial adalah saluran paling umum (58 persen) untuk menyebarkan informasi semacam itu. WhatsApp (WA 42 persen), Instagram (IG 22 persen), dan Facebook messenger (14 persen)  sebagian besar digunakan untuk kegiatan pemberian informasi dan penjangkauan layanan imunisasi.

Nurhayati  (45) merupakan salah satu wali murid ABK dengan autisme yang menjadi sukarelawan untuk mendata para difabel untuk mengikuti vaksinasi  dengan mempergunakan sosial media  whatsapp.

“ Kemarin saya membantu mendata vaksinasi difabel di Kelurahan Jember Lor “ ujar Ibu Nurhayati pada rri.co.id Rabu ( 12/05/2022)

Menurut Ibu Nurhayati hatinya tergerak untuk membantu orang tua ABK dan difabel karena dirinya juga orang tua ABK

Perpenca terus melakukan upaya berkesinambungan dalam pemenuhan hak ABK salah satunya adalah memutus mata rantai disabilitas dengan melakukan imunisasi lengkap. Pendekatan terus dilakukan terhadap pemerintah terutama Dinas Kesehatan. Asrorul Mais S.T S.Pd M.Pd  Ketua Dewan Pertimbangan Perpenca Jember Perpenca pernah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Jember terkait imunisasi ABK.

“Memang belum ada upaya preventif, kuratif dan rehabilitative yang bersifat fokus menyasar putra – putri disablitas “  ujar Asrorul pada rri.co.id Rabu ( 9/4/2022).

Asrorul menyampaikan bahwa kondisi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan munculnya siklus disabilitas. Mengenai data, hingga saat ini dari Perpenca masih belum bisa memastikan seberapa banyak ABK yang tidak tersentuh imunisasi. Hal ini  karena masih belum ada kerja sama khusus dengan Dinas Kesehatan terkait pendataan ABK. Selama ini patokan dari ABK hanya mengacu pada data SLB yang ada di Kabupaten Jember .

Menurutnya, dalam pelayanan kesehatan terhadap anak berkebutuhan khusus tentu membutuhkan treatment khusus. Sedangkan kondisi dilapangan hal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Hak ABK dalam mengakses layanan kesehatan terkadang harus berbenturan dengan kondisi ABK yang  mempunyai  keterbatasan fisik. Sikap masyarakat terhadap difabel pun, kata dia, hanya sebatas filantropis atau terbatas pada rasa belas kasihan.

Sebuah upaya penanganan atau pembuatan kebijakan tidak bisa terlepas dari kebutuhannya terhadap data pendukung. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh WHO bahwa  Kurangnya data yang ketat dan dapat dibandingkan tentang disabilitas dan bukti tentang program yang berhasil dapat menghambat pemahaman dan tindakan. Memahami jumlah penyandang disabilitas dan keadaannya dapat meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan disabilitas dan memberikan layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi.

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember dari data sensus Penduduk 2019 BPS, jumlah penyandang disabilitas di kabupaten ini mencapai 1.929 orang . Berdasarkan Pasal 2 Angka 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, Penyandang disabilitas harus terpenuhi hak – haknya dalam pelayanan publik .

Mereka memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik. Diperlakukan secara wajar dan bermartabat tanpa adanya unsur diskriminasi. Secara lebih spesifik harus ada upaya pendampingan , penerjemahan , serta penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa adanya tambahan biaya.

Upaya  Mendongkrak Imunisasi

Terkait dengan imunisasi untuk ABK ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menyatakan kegiatan imunisasi tetap terlaksanana sebagaimana biasanya. Hanya saja mengalami penurunan di masa pandemi Covid – 19. Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Jember dr.Lilik saat diwawancara oleh tim rri.co.id Jumat (22/4/2022)

“ Memang selama pandemi COVID– 19 beberapa posyandu dikurangi, namun sekarang kami sudah melakukan percepatan mengejar ketertinggalan,“ kata Lilik.

Orang Tua ABK melakukan imunisasi anaknya dengan mengunjungi beberapa pusat layanan kesehatan seperti Puskemas, Posyandu , Klinik , atau RSUD. Menanggapi hal tersebut pihak Dinas Kesehatan menyatakan telah melakukan kunjungan ke rumah orang tua ABK untuk meninjau hal tersebut. Tetapi masih ada temuan di lapangan bahwa orang tua ABK masih belum mendapatkan pelayanan tersebut. Permasalahan lain yang disuarakan orang tua ABK saat imunisasi belum tersedia dokter yang secara khusus menangani ABK dan tidak dicampur dengan pasien umum. Menanggapi hal tersebut dinas kesehatan menjelaskan bahwa belum ada dokter yang benar – benar di khususkan untuk ABK, namun jika ada permasalahan bisa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah.

“Kalau dokter khusus itu semua dokter itu kan sudah kita bekali dengan kompetensi  penanganan untuk ABK insyallah sudah ada di puskemas. Jika memang perlu,  sudah bisa merujuk ke rumah sakit rujukan,” kata Lilik.

Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan secara periodik datang mengunjungi ABK  untuk memberi layanan konsultasi. Lilik juga mengatakan pihaknya telah melakukan upaya pendekatan ke SLB. Namun menurut  satu guru SLB, sekaligus Ketua Perpenca Jember. Zaenuri menyatakan bahwa pihak sekolah yang mengajukan permohonan vaksin ke Puskemas Kaliwates.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar