Di Bondowoso, Baru 142 Desa Berstatus ODF

Pengukuhan Desa ODF Tahun 2021 di Pendapa Bupati Bondowoso

KBRN, Bondowoso : Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bondowoso per 11 November lalu, sebanyak 142 dari 219 desa menyandang status Open Defecation Free (ODF) atau hanya 65 persen. Sisanya,77 desa belum  dinyatakan ODF. 

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr Moh. Imron berharap puluhan desa yang belum berstatus ODF, dapat diselesaikan pada 2022 mendatang. Hal tersebut selaras dengan target diraihnya gelar ODF Kabupaten oleh Bondowoso. 

"Jadi bukan lagi ODF kecamatan atau ODF desa saja," ungkapnya setelah menggelar acara pengukuhan desa ODF. Selasa (07/12/2021).

ODF sendiri merupakan kondisi ketika individu atau komunitas dalam masyarakat tidak lagi membuang air besar sembarangan. Perilaku membuang air di sembarang tempat, menurutnya memang memiliki beberapa dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. 

Perilaku itu juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang dipicu oleh lingkungan tidak sehat. Seperti para warga akan lebih mudah terserang diare dan lain sebagainya. Jika buang air besar dilakukan di sungai dan sembarang tempat lainnya. "Pasti dari sisi bau juga tidak nyaman. Kemudian dari sisi etika juga tidak sopan," paparnya.

Mengetahui hal itu, pihaknya juga sudah menyiapkan langkah antisipasi, jika terdapat masyarakat yang mengalami sakit yang dipicu lingkungan tidak sehat. Terlebih menurutnya, kesehatan lingkungan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting. 

Walaupun demikian, pihaknya menyebut masih ada sejumlah masyarakat yang tetap buang air sembarang. Oleh sebab itu, pihaknya juga membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk terus mengedukasi masyarakat. 

"Tidak bisa dari unsur Kesehatan saja," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan ketersediaan jamban dan air bersih harus sama-sama diperhatikan. Karena, lanjut dr Imron, ketika akses air bersih tidak ada, maka jamban atau toilet itu akan jarang digunakan bahan hanya dijadikan monumen saja, artinya tidak dimanfaatkan dengan baik sebagaimana mestinya. 

Oleh sebab itu, pihaknya memprioritaskan jamban keluarga bukan jamban umum atau komunal. Walaupun demikian, jika masyarakat tidak dinilai belum. Maka, pihaknya akan memberikan bantuan berupa pembangunan jamban komunal.

 "Akses air bersihnya juga mudah. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal," bebernya.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 39 kabupaten kabupaten/kota di Jawa Timur, sudah ada 20 yang telah ditetapkan sebagai ODF Kabupaten. Sementara 19 lainnya belum ditetapkan. Mirisnya, salah satunya adalah Kabupaten Bondowoso. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar