Tak Sampai 20 Persen, Cakupan Vaksinasi Bondowoso Terendah Ke-5 di Jawa Timur

KBRN, Bondowoso : Berdasarkan data dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 27 September 2021 capaian vaksinasi dosis pertama di Bondowoso baru 19,90persen. 

Sedangkan dosis ke dua baru menyentuh angka sekitar 11,20 persen, dan dosis ke tiga sekitar 61,99 persen. Sehingga, cakupan vaksinasi di Kota Tape masuk kategori terendah ke lima di Provinsi Jawa Timur. 

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, menerangkan bahwa penyebabnya karena banyak masyarakat yang masih termakan informasi berita-berita bohong atau hoax.

" Sehingga banyak masyarakat yang takut untuk mengikuti vaksinasi. Itu yang membuat capaian vaksinasi kita rendah," katanya, Selasa (28/09/2021).

Lebih jauh Irwan menerangkan, rendahnya capaian ini membuat Bondowoso masih stagnan di level tiga. Karena, saat ini capaian vaksinasi menjadi salah satu indikator penilaian penentuan kategori level di kabupaten. 

" Kalau Imendagri,  salah satu capaian level adalah indikatornya adalah cakupan vaksinasi. Kalau berdasarkan masih masuk level 3. Kalau Kemenkes kita di level 1," ungkapnya. 

Melihat kondisi ini, kata Wabup Irwan, pihaknya berencana akan membuat surat edaran ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agar mewajibkan masyarakat untuk menunjukkan sertifikat vaksin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, administrasi dan lainnya.

"Vaksin ini hukumnya wajib, ada Prepres," imbuhnya. 

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Moh. Imron, bahwa berdasarkan Imendagri nomer 43 tahun 2021 untuk menjadi level satu ada syarat cakupan vaksinasi.

Yakni, minimal dosis satunya harus 50 persen. Dan  capaian untuk vaksinasi Lansia minimal 40 persen. 

"Untuk Lansia dari sekitar 103 ribuan sekian masih 8 persen dosis pertama. Dosis ke duanya baru 4 persen," ungkapnya. 

Untuk itu, optimalisasi vaksinasi menjadi penting dilakukan. Salah satunya, yakni untuk warga yang akan mengurus administrasi di Desa dan Kecamatan, KIS - BPJS Kesehatan wajib menunjukkan sertifikat vaksin. 

"Kalau belum jangan dilayani dulu. Perpresnya jelas sudah. Perpres nomer 14 tahun 2021 pasal 13a dan 13b," pungkasnya. 

Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Herman Priyanto meminta kepada jajaran tiga Pilar kecamatan dan pemerintah desa untuk saling bahu membahu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

 Utamanya, pemahaman bahwa vaksinasi ini tidak membuat orang meninggal. Melainkan, untuk kekebalan imunitas. 

"Temen-temen Kecamatan, Koramil, Polsek tak bisa kerja sendiri. Perlu bapak-bapak di pemerintahan desa. Pak Kepala Dusun, Pak Kepala Desa," ungkapnya.

Ia menerangkan, pemahaman bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya, yakni dengan memberikan testimoni warga yang telah divaksin. 

Kemudian, bisa juga dengan menggandeng tokoh agama. Karena masyarakat Bondowoso masih masuk kategori masyarakat paternal. Yakni, menjunjung tinggi tokoh agama sebagai panutan utama. 

Di lokasi yang sama Komandan Kodim 0822 Letkol Kav Widi Widayat,  menambahkan edukasi tenga vaksinasi penting diterangkan dengan seksama kepada masyarakat. 

Salah satunya tentang proses screening sebelum vaksin, agar masyarakat jujur pada petugas saat proses tersebut. 

"Mungkin yang kita sampaikan yakni untuk memberikan penekanan, edukasi kepada masyarakat pentingnya vaksinasi," pungkasnya. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00