Dewan Minta, Pemkab Situbondo Kaji Ulang Pengelolaan Smart Market

Komisi II DPRD Situbondo saat menggelar rapat kerja bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Gedung DPRD. Jumat (5/3/2021) (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo : Komisi II DPRD Situbondo, Jawa Timur, minta kepada pemkab setempat untuk mengkaji ulang perjanjian kerjasama pengelolaan smart market, di Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji. 

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD, Hadi Priyanto, perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) dengan pihak ketiga itu, dinilai melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Pada pasal 61 menyatakan, bahwa penetapan sewa ruko dan pembagian hasil ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh bupati. Padahal, sampai sekarang kan tidak ada tim yang dibentuk bupati," ujar Hadi Priyanto, kepada RRI, Sabtu (6/3/2021).

Tak hanya itu, dalam surat perjanjian kerja sama pengelolaan aset milik daerah yang ditandatangani oleh Sekda Syaifullah itu, terdapat kejanggalan, khususnya pada pasal empat tentang hak dan kewajiban antara pemkab dan pihak pengelola (CV Matlamat Agung) Smart Market di ruko Pasar Mimbaan.

"Dalam pasal empat tertulis, menyerahkan pengelolaan rumah dan toko di Pasar Mimbaan. Namun tidak disebutkan berapa unit ruko. Padahal, disana kan banyak ruko aset pemkab," ucapnya.

Uang sewa ruko sebesar Rp35 juta per tahun untuk enam unit ruko itu, dinilai terlalu murah dan merugikan pemerintah daerah. Karena pada umumnya, satu ruko bisa disewakan sebesar Rp20 juta per tahun.

"Satu unit ruko itu, umumnya harga sewa per tahun bisa mencapai Rp20 juta. Lah, ini enam ruko hanya Rp35 juta, gak masuk akal," bebernya.

Menurut Politisi Demokrat ini, semestinya ada tim yang dibentuk bupati, untuk menentukan besaran sewa setiap unit ruko. Namun sayangnya, bupati tak membentuk tim, sehingga besaran sewa ruko bisa seenaknya.

"Sewa ruko dan bagi hasil dalam pengelolaan ruko aset pemkab juga perlu dikaji ulang," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD melakukan inspeksi mendadak enam unit ruko di Pasar Mimbaan, Panji. Diduga kuat, ada kongkalikong antara Disdagin dengan pihak pengelola smart market itu, terkait kecilnya harga sewa ruko per tahun.

Selain itu, enam unit ruko milik pemkab tersebut, sebelumnya juga dilakukan renovasi dan pembelian mebeler dengan menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2020 sebesar Rp370 juta.

"Awalnya, ruko yang merupakan aset pemkab ini akan digunakan sebagai marketplace untuk membantu para pedagang di kawasan Pasar Mimbaan, tapi kok berubah jadi semikafe, yang dikelola pihak lain," tutup Hadi dengan nada kesal. (Din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00