Komisi IV Bondowoso Desak DPMD Segera Usulkan Jadwal Pilkades Kepada Bupati

Rombongan Komisi IV DPRD Bondowoso Saat Mengunjungi Kantor DPMD

KBRN, Bondowoso: Komisi IV DPRD Bondowoso terus mendesak pemerintah daerah untuk segera memutuskan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak di 171 desa. Desakan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) pada Kamis (21/01/2021).

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Adi Kriesna menjelaskan, pihaknya menyarankan DPMD untuk segera berkonsultasi dengan pimpinan daerah, yakni Bupati maupun Wakil Bupati. Sarannya agar menyerahkan opsi-opsi jadwal pelaksanaan yang sudah direncanakan.

" Nah nanti mana yang disetujui oleh pimpinan daerah, biar pimpinan daerah yang memutuskan kapan itu Pilkades dilaksanakan," jelas Kriesna saat dikonfirmasi, Jumat (22/01/2021).

Untuk itu dia berharap, keputusan jadwal Pilkades serentak segera dikeluarkan pemerintah daerah sebelum berakhirnya bulan Januari. Yang penting, lanjutnya, Komisi IV telah mendesak pemerintah untuk segera ditetapkan.

" Kami menyarankan kalau opsi begini, saran kami begini. Soal itu yang mana tetap itu keputusan pemerintah daerah. Kami tidak dalam konteks untuk mengintervensi," papar pria yang juga sebagai Ketua DPC Partai Golkar Bondowoso tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati menjelaskan, kendala penetapan jadwal Pilkades karena banyak hal yang perlu dikaji. Pilkades tahun ini terdapat dua kategori yang harus sama-sama diperhatikan. Yakni kepala desa yang masa jabatannya berakhir bulan Juni sebanyak 151 desa dan berakhir bulan Desember sebanyak 20 desa.

" Jadi kita tidak bisa hanya memikirkan yang151 atau yang 20. Keduanya harus sama-sama kita perhatikan," urainya.

Selain itu, molornya penetapan jadwal disebabkan regulasi/ Peraturan Bupati (Perbup) belum disusun, faktor pendanaan dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurutnya, pembentukan BPD yang masa jabatannya berakhir belum dilakukan karena adanya moratorium pada 2020 lalu.

" Pemberitahuan atau surat Mendagri itu baru turun Insya Allah bulan Januari kemarin. Bahwa pelaksanaan pemilihan BPD itu sudah boleh dilaksanakan," katanya.

Tak hanya itu, dari sektor anggaran, pelaksanaan Pilkades di tengah pandemi Corona perlu penyesuaian. Karena di APBD awal, pihaknya menganggarkan dana TPS hanya 171 sesuai dengan jumlah desa yang menggelar Pilkades. 

Namun surat Mendagri mengatur tentang jumlah hak pilih yang bisa dilayani di satu TPS. Dalam surat itu, Pilkades di masa pandemi Covid-19, tiap satu TPS hanya boleh melayani maksimal 500 pemilih. 

" Jika itu diterapkan maka harus ada penambahan jumlah TPS yang harus kita fasilitasi," bebernya.

Dengan aturan tersebut, sudah pasti anggaran Pilkades akan membengkak. Yang awalnya hanya dianggarkan 171 TPS, dengan asumsi 500 pemilih per TPS, maka dibutuhkan sekitar 981 TPS. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00