Perbup Tak Menyurutkan Masyarakat Situbondo Gugat Pemkab

Tokoh Masyarakat Situbondo, Narwiyoto. Ia meminta pemkab Situbondo segera menetapkan APBD 2021 dan meminta maaf kepada rakyat Situbondo. (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Meskipun Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, telah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) pengeluaran kas mendahului APBD 2021, namun tidak mengurungkan niat masyarakat untuk tetap menggugat pemkab dan DPRD atas tidak disahkannya APBD 2021.

Menurut Tokoh Masyarakat Situbondo, Narwiyoto, lahirnya perbup tentang pengeluaran kas mendahului APBD 2021 itu, merupakan bukti bahwa legislatif dan eksekutif tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Lahirnya perbup di Situbondo itu menandakan sudah final dan fakta hukum, bahwa eksekutif maupun legislatif kita, tidak bisa menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan undang-undang," ujar Narwiyoto kepada RRI, Selasa (19/1/2021).

Narwiyoto mengemukakan, terbitnya perbup untuk memudahkan pencairan honor ASN dan non ASN, yang semestinya dibayar di awal bulan. Selain itu, untuk membayar biaya operasional perkantoran, seperti air, BBM, dan listrik.

Selain itu, pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan Jaminan Persalinan (jampersal) yang sempat terhenti, juga sudah bisa dilayani seperti semula. Termasuk belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19.

"Perbup ini terbatas, belum menyentuh pada kepentingan rakyat, seperti kegiatan yang bersifat menyehatkan. Percuma pengobatan seperti SPM dan Jampersal dilayani, tapi pencegahan diabaikan," bebernya.

Belum lagi sanksi administratif karena keterlambatan pengesahan APBD 2021. Seperti ditundanya Dana Alokasi Umum (DAU), ditiadakannya Dana Insentif Daerah (DID), dan sanksi administratif lainnya. 

"Rakyat yang dirugikan akibat ulah pimpinan kita yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik," ujar mantan anggota DPRD Situbondo ini. 

"Kami menuntut agar pemerintah kabupaten segera mengesahkan APBD 2021 dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat," imbuhnya.

Diinformasikan RRI sebelumnya, polemik APBD di Situbondo tak kunjung menemukan titik temu. Arogansi politik antara Pemkab dan DPRD setempat mengakibatkan kebuntuan komunikasi antara keduanya. 

Rakyat tak terima karena APBD 2021 tidak disahkan dan akhirnya melayangkan gugatan publik atau citizen lawsuit kepada pemerintah daerah dan DPRD, yang saat ini sudah berproses di Pengadilan Negeri setempat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00