Perbup Turun, ASN Pemkab Situbondo Secepatnya Gajian

Sekda Pemkab Situbondo, Syaifullah. Melalui Perda Pengeluaran Kas mendahului APBD 2021, Gaji ASN secepatnya dicairkan.

KBRN, Situbondo : Peraturan Bupati (perbup) Pengeluaran Kas mendahului APBD 2021 akhirnya disahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Pengajuan Perbup oleh Pemkab Situbondo, pada 6 Januari 2021 itu akhirnya disetujui Gubernur pada hari ini, Senin (18/1/2021).

"Alhamdulillah perbup sudah turun dari Gubernur, sehingga mulai besok, temen-temen bisa mengajukan pencairan gaji ASN termasuk honor non ASN," ujar Sekda Syaifullah, saat ditemui di ruangannya. 

Syaifullah meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengajukan kebutuhan gaji maupun honor pegawai.

"Besok sudah bisa mengajukan, agar secepatnya bisa dicairkan," imbuh Syaifullah.

Selain gaji dan honor, Perbup dengan nomor 188/4.k/kpps/013/2020 itu juga bisa menjadi payung hukum untuk mencairkan belanja wajib dan operasional kantor.

"Operasional kantor itu seperti membayar listrik, air, dan BBM. Terbatas hanya untuk operaisonal kantor saja," urainya.

Selain itu, pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan Jaminan Persalinan (jampersal) yang sempat terhenti, juga sudah bisa dilayani seperti semula.

"Termasuk belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 juga bisa dilayani," katanya.

Diinformasikan sebelumnya. Situbondo hingga saat ini belum mengesahkan APBD 2021. Lantaran eksekutif menolak membahas KUA-PPAS bersama legislatif.

Meskipun perbup sudah disahkan oleh Gubernur, namun dampak tidak disahkannya APBD tepat pada waktunya, sangat merugikan masyarakat Situbondo.

Sebab ada sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki APBD 2021, diantaranya, tertundanya Dana Alokasi Umum (DAU), dicabutnya Dana Insentif Daerah (DID) dan sanksi administratif lainnya. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00