Kepala Desa di Bondowoso Desak Pemkab Segera Susun Jadwal Pilkades Serentak

Sejumlah Kades di Bondowoso Datangi Gedung DPRD Terkait Pelaksanaan Pilkades Serentak

KBRN, Bondowoso: Sejumlah kepala desa di Kabupaten Bondowoso meminta kejelasan dan kepastian hukum soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. 

Mereka merasa sampai saat ini tidak ada tahapan yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan Pilkades yang akan digelar di 151 desa.

Terkait masalah itu, sebanyak tujuh perwakilan kepala desa mengadu kepada Komisi 4 DPRD Bondowoso, di ruang gabungan DPRD, Senin (18/01/2020).

Kepala Desa Bukor, Mathari S.I.P. menerangkan, mereka meminta kepastian jadwal pelaksanaan Pilkades. Untuk itu pihaknya berharap DPRD mendorong Pemkab Bondowoso agar segera menyusun regulasi pelaksanaannya. 

" Per detik ini masih belum," tegasnya saat dijumpai awak media usai menyampaikan aspirasinya.

Menurutnya, jangan sampai terdapat regulasi yang dilanggar sehingga tidak terkesan ada pembiaran. Harus ada kepastian hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengenai jadwalnya.

" Sebenarnya, di bawah bulan 6 sudah terlaksana. Selama ini kita bingung karena tidak ada kepastian," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, Adi Kriesna menjelaskan, sesuai pasal 32 UU nomor 6 tahun 2014 diatur bahwa enam bulan sebelum masa kepala desa berakhir, BPD sudah memberitahukannya kepada kepala desa.

" Jadi teman-teman kepala desa meminta kepada kami untuk meneruskan kepada pemerintah daerah. Supaya mengingatkan kepada BPD untuk berkirim surat kepada kepala desa tentang berakhirnya jabatan di bulan enam," paparnya.

Padahal masalah ini, Komisi 4 sudah menyinggungnya saat pelaksanaan FGD pada November 2020 lalu. Namun hingga sekarang belum ada kejelasan.

" Kami akan menindaklanjuti aspirasi dari teman-teman kepala desa," lanjutnya.

Ditambahnya, Komisi 4 akan melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan DPRD. Mereka juga akan mengajak rapat dengan pemerintah daerah dalam hal ini DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Untuk membicarakan apa yang menyebabkan pemerintah daerah tidak segera mengeluarkan keputusan kapan Pilkades dilaksanakan. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00