Merasa Dirugikan, Warga Bangsalsari Laporkan KPU ke Polisi

KBRN,Jember : Yuswanto (52), Warga Dusun Krajan Kecamataan Bangsalsari, Jember mendatangi Mapolres Jember, Senin (26/10/2020). Kehadiran warga yang juga merupakan Kordinator Kecamataan Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember nomor urut 1, pasangan Faida-Vian itu, untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Umum atas kebocoran data pribadi miliknya oleh KPUD Jember.

Dengan didampingi Tim Kuasa Hukum Paslon Faida-Vian, Yuswono melaporkan permasalahan hukum atas kebocoran Data Hasil Verifikasi Faktual Dukungan milik Pasangan Faida-Vian.

"Awalnya saya mengetahui persoalan ini, karena saya menerima surat kaleng berupa amplop warna coklat ditaruh di depan pintu rumah saya, tidak tahu siapa pengirimnya, namun setelah saya buka ternyata berisi flasdisk yang isinya daftar nama pendukung Faida-Vian di semua desa yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam proses Verifikasi Faktual KPU,di data itu juga tercantum data pribadi saya," ujarnya tertulis yang disampaikan kepada RRI.

Menurut Yuswanto, Data dokumen dukungan yang dipergunakaan sebagai persyaratan pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati jalur perorangan itu, mestinya  bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak KPU, namun anehnya, Data formulir Model B1.1-KWK Perseorangan tersebut justru tersebar ke publik. 

"Dengan telah tersebarnya data dokumen dukungan itu, juga terdapat data pribadi milik saya, secara konstitusi dan UU, saya sangat merasa dirugikan. Data yang harusnya bersifat rahasia dan harusnya dijaga kerahasiannya oleh Lembaga Negara seperti KPU justru bocor ke publik," sesalnya.

Tim Kuasa Hukum Paslon 1, Abdul Haris Afianto mengatakan, pihaknya melaporkan KPU Jember atas dugaan kebocoran database SILON (Sitem Informasi Pencalonan). Database yang berisi hasil verifikasi faktual (verfak) pendukung paslon Faida – Vian itu diduga sudah menyebar ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat umum.

"satu-satunya pihak yang berwenang dan memiliki akses terhadap data tersebut adalah KPU Jember. Bahkan paslon saja tidak bisa mendapatkan data tersebut karena telah diatur dalam Undang-Undang Adminduk dan merupakan dokumen rahasia negara yang tidak boleh disebar luaskan," tegasnya.

Alvin menegaskan, data yang awalnya berupa hard file, bocor dan tersebar dalam bentuk soft file dalam format excel ke seluruh Jember. 

Pihaknya menduga ada oknum yang menyebarkan data tersebut. Sehingga, dalam laporan di kepolisian, pihaknya menduga adanya pelanggaran UU ITE No. 19 Tahun 2016 karena tersebar melalui media elektronik.

"Secara UU Pemilu, permasalahan ini juga sudah kita laporkan resmi ke Bawaslu Kabupaten Jember, Barang bukti berupa flashdisk dan data di dalamnya juga sudah diserahkan ke pihak Bawaslu." Pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00