Kaum Disabilitas Sampaikan Aspirasi Tolak Omnibus Law Lewat Teatrikal dan Puisi

Demonstran saat berorasi dengan bermain teatrikal dan puisi, di depan Gedung DPRD Situbondo. Senin (19/10/2020) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Delapan orang penyandang disabilitas yang tergabung dalam Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), mendatangi Kantor DPRD Situbondo, Senin (19/10/2020).

Mereka bermain teatrikal dan membacakan puisi untuk menyampaikan beberapa poin aspirasi terkait penolakan UU Cipta Kerja, yang disahkan pada 5 Oktober 2020 yang lalu.

"Omnibus Law UU Cipta Kerja diibaratkan sebuah bus besar, yang katanya bisa mengangkut apa dan siapa saja, ternyata itu bohong. Kami orang dengan disabilitas tidak di dalamnya, yang ada hanya sekumpulan kata cacat. Padahal cacat hanya cocok untuk barang, bukan manusia," teriak Koordinator Aksi, Luluk Ariyantini.

Mereka menilai, Presiden Joko Widodo telah mengabaikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pada pasal 151 bahwa UU Penyandang Cacat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Cacat itu barang. Dan kata cacat itu menggunakan regulasi lama," tegas perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua PPDiS ini.

Luluk Ariyantini membeberkan, penggunaan kata cacat dalam UU Cipta Kerja itu memiliki arti bahwa kewajiban pemerintah hanya sebatas mengasihani dan memberikan bantuan. Sementara disabilitas sudah berbasis penyetaraan hak yang sama dengan hak Warga Negara Indonesia.

"UU Cipta Kerja menyebut kami cacat, sama artinya telah merampas hak kami untuk bebas dari stigma, yaitu hak kami untuk bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi kami. Termasuk 22 hak lainnya yang disebut dalam UU Penyandang Disabilitas pada Pasal 5," bebernya.

Oleh karenanya, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pengganti undang undang atau Perpu, dan membatalkan UU Cipta Kerja, yang dinilai sangat merugikan kaum disabilitas itu.

"Apalagi kaum kami tidak pernah dilibatkan maupun diperhitungkan sejak awal proses pembahasan. Padahal substansi UU Cipta Kerja sangat relevan dan berdampak terhadap kehidupan kami," katanya.

Dalam UU Cipta Kerja itu juga menyebutkan bahwa pemutusan kerja bisa dilakukan oleh pemberi kerja dengan alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja seperti semula dalam kurun waktu melebigi 12 bulan.

"Ada pekerja yang mengalami sakit selama 12 bulan, dianggap cacat dan diberhentikan. Itu sudah menciderai. Kita harus tetap bisa melindungi tenaga kerja yang mengalami disabilitas," ungkap Luluk, panggilan akrabnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi yang menemui langsung para demonstran dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap aspirasi kaum disabilitas.

"Kami mendukung penuh apa yang menjadi aspirasi kaum disabilitas," ujarnya.

Edy mengaku, jika DPRD bertanggung jawab untuk memfasilitasi, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk tentang UU nomor 8/2016 yang diabaikan dalam UU Omnibus Law itu.

"Kami mendorong dan sepakat agar pemerintah mengubah UU Cipta Kerja yang merugikan kaum disabilitas" tutup Edy yang diiringi tepuk tangan demonstran.

Pantauan RRI, para demonstran ini berorasi di depan pintu masuk Kantor DPRD. Mereka membawa beberapa poster yang bertuliskan diantaranya, 'Kata cacat hanya cocok untuk barang bukan untuk manusia', 'Aku atau UU Cipta Kerja yang cacat', dan 'Pak Polisi dan Tentara jangan tangkap kami. Kami cuma sedikit dan tak bisa lari'. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00