Pertanyakan Soal Pengolahan Limbah, Ini Yang Harus Dilakukan Perusahaan

Warga yang tinggal di sekitar RSMS saat menyampaikan aspirasinya kepada DLH. Senin (21/9/2020) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Masyarakat sekitar Rumah Sakit Mitra Sehat (RSMS) merasa terganggu oleh aktivitas pembangunan pengembangan rumah sakit.

Bahkan, mereka lebih jauh menghawatirkan penyebaran virus karena pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL yang dinilai tidak layak.

"Kami datang kesini untuk mempertanyakan pengelolaan IPAL Rumah Sakit Mitra Sehat apakah sudah sesuai aturan atau belum," ujar Juru Bicara Solidaritas Warga Kaplingan (SOWAK), Lutfi al Jamali, saat mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (21/9/2020).

Kata Lutfi, limbah rumah sakit berpotensi menghasilkan dampak yang digolongkan sebagai limbah yang mengandung bahan berbahaya.

"Limbah ini kan berbahaya kalau tidak diolah dengan benar," tegasnya.

Ia berharap, DLH segera melakukan evaluasi terhadap RSMS terkait pengolahan limbah, agar kehawatiran warga sekitar rumah sakit terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan segera mendapat kepastian.

"Kami kesini untuk memastikan apakah RSMS sudah sesuai dengan regulasi dalam pengolahan limbahnya," bebernya.

Apalagi, sesuai dengan keterangan dari Kepala DLH, Khalil, sejak berdiri pada tahun 2013, RSMS tidak pernah melaporkan tentang pengolahan limbahnya.

"Kemana saja DLH kok diam saja ketika tidak ada laporan dari pengusaha," kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala DLH Situbondo, Khalil mengaku bahwa RSMS memang tidak pernah melaporkan tentang pengolahan limbah rumah sakit. Namun demikian, bukan berarti pengolahan limbah tidak dilakukan.

"Secara administrasi peraturan mengamanatkan agar para pengusaha melaporkan pengolahan limbahnya setiap 6 bulan sekali, sebagai dasar kami untuk melakukan evaluasi," beber Khalil.

Namun masih banyak perusahaan bandel yang tidak melaporkan pengolahan limbahnya kepada DLH. Bahkan, dari sekian banyak perusahaan, hanya 20 persen yang melakukan pelaporan pengolahan limbah secara rutin. Sedangkan 80 persen sisanya tidak pernah melakukan pelaporan.

"Yang rutin melapor itu belum tentu mengolah limbahnya dengan baik, pun yang tidak melaporkan belum tentu tidak mengolah limbahnya dengan baik," ungkap Khalil.

Khalil mengemukakan, pelaporan hanya bersifat administrasi. Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan pengolahan limbahnya secara rutin. Perusahaan tersebut hanya mendapat teguran dan pembinaan dari DLH.

"Kalo tidak melaporkan ya gak ada sanksi. Termasuk sanksi pencabutan izin, tidak ada," terang Khalil.

Dalam waktu dekat, DLH akan memberikan keterangan secara tertulis kepada Solidaritas Warga Kaplingan (SOAK) terkait hasil evaluasi pengolahan limbah RSMS, sesuai dengan permintaan warga sekitar RSMS.

"Kami sudah turun ke lapangan, melihat dan mengevaluasi apakah terjadi pencemaran atau tidak. Kami kumpulkan data-datanya dan dikirim ke lab di Surabaya, hasilnya nanti akan kami informasikan, termasuk kepada wartawan," katanya.

Pantauan RRI, beberapa warga yang bermukim di sekitar RSMS melakukan protes terhadap DLH agar melakukan evaluasi terhadap RSMS yang ditengarai tidak mengolah limbah dengan baik dan benar.

Selain soal IPAL, warga juga menginginkan RSMS tidak melakukan penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan rumah sakit, dan tidak melakukan pengembangan rumah sakit baik ke bawah, ke atas maupun ke samping. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00