Suhu Politik Memanas, Paripurna Batal Digelar Karena Tak Kuorum

Suasana rapat paripurna nota pengantar PAPBD 2020 yang batal digelar. Kamis (17/9/2020) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Memanasnya suhu politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Situbondo, berdampak kepada batalnya rapat paripurna nota pengantar Perubahan APBD 2020 karena tidak dihadiri lebih dari separuh anggota rapat atau tidak kuorum.

Menurut Wakil Ketua DPRD Abdurrahman, ketidakhadiran 24 anggota Dewan pada acara rapat paripurna tersebut memang disengaja, karena eksekutif dinilai mengabaikan catatan yang menjadi syarat penandatanganan nota kesepahaman KUA- PPAS Perubahan.

"Berawal dari penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS Perubahan. Ketika kesepakatan, ada empat fraksi, yakni PPP, PDIP, Gerindra, dan Demokrat, mengusulkan ada beberapa syarat," ujar Abdurrahman, Kamis (17/9/2020).

Namun, lanjut Abdurrahman, setelah draf Perubahan APBD disampaikan oleh Bupati dan dikoreksi satu persatu, ternyata satu syarat pun yang diusulkan oleh keempat fraksi tak ada yang dicantumkan.

Akhirnya keempat fraksi tersebut memutuskan tidak menghadiri rapat paripurna nota pengantar PAPBD 2020.

"Misalkan, ada beberapa anggaran yang harus dihapus, pengurangan anggaran PKK, penghapusan anggaran bantuan keuangan untuk hibah serta penghapusan program, dan itu tetap muncul," bebernya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengaku kecewa dengan sikap yang diambil ke empat fraksi. Bahkan Dadang menilai, keputusan empat fraksi itu diduga kuat ada sangkut paut dengan Pilkada.

"Saya melihat ada persoalan Pilkada sudah berimbas terlalu dalam. Ada kekuatan yang menyebabkan komitmen yang dibangun di tim anggaran itu bisa berubah," kata Dadang, sesaat setelah keluar dari aula rapat.

Saat dikonfirmasi terkait dampak tidak disahkannya PAPBD 2020, Dadang enggan berkomentar. Katanya, jika pada tanggal 30 September 2020, PAPBD tidak disahkan, maka tidak ada APBD Perubahan. Dan mekanisme yang bisa ditempuh oleh eksekutif adalah Peraturan Bupati.

"Tapi ini menjadi tidak baik dalam pendidikan politik. Karena fungsi anggaran yang seharusnya dibicarakan antara eksekutif - legislatif tidak berjalan," terang Dadang.

"Mari kita dudukkan masalahnya kembali, jangan sampai kita diadu dengan kekuatan yang mendompleng suasana Pilkada," imbuh Bupati dua periode itu.

Diinformasikan RRI sebelumnya, Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang akan ikut dalam pesta demokrasi Pilkada serentak 2020.

Ada dua kandidat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar ke KPU, yakni pasangan petahana, Yoyok Mulyadi - Abu Bakar Abdi yang didukung lima partai politik yakni PKB, Golkar, PKS, Hanura dan Nasdem.

Sementara pasangan Karna Suswandi - Khoirani didukung oleh delapan partai politik termasuk non parlemen, diantaranya, PPP, PDIP, Gerindra, Demokrat, PBB, PSI, PAN, dan Perindo. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00