Pengarusutamaan Gender Fokuskan Pada Pengentasan Kemiskinan Disabilitas Dan Masyarakat Marjinal

Plt. DPPKB Bondowoso Awan Boedhyono

KBRN, Bondowoso: Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bondowoso saat ini memprioritaskan partisipasi laki-laki dan perempuan. Tidak hanya itu, PUG yang merupakan bagian strategi dalam merancang dan melaksanakan pembangunan juga menyasar pada sektor kemiskinan, disabilitas dan masyarakat marjinal.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bondowoso, Awan Boedhyono, menjelaskan partisipasi laki-laki dan perempuan dimaksud adalah sesuai skema Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG).

" Jadi ini kita perlu lebih intensif lagi. Meskipun sudah dilaksanakan tapi secara substansinya bagaimana, itu yang perlu kita sampaikan," jelasnya kepada awak media, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, prioritas tersebut akan direalisasikan melalui data terpilah. Artinya, pemerintah dalam merencanakan suatu kegiatan berdasarkan data terpilah.

" Misalkan di lingkup pendidikan. Disitu juga ada disabilitas. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Juga harus kita hargai sama dengan yang normal," urainya. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bondowoso, Farida, menjelaskan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera dicarikan solusi  tepat untuk jangka pendek terkait program-program yang akan dilakukan.

" Jangka panjangnya, bagaimana meminimalisir dan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan," katanya. 

Farida mengatakan, dalam pelaksanaan PUG sendiri terdapat 7 tahapan. Salah satunya harus ada Perda dan keterlibatan masyarakat. Adanya komitmen bersama organisasi masyarakat untuk ikut dalam pembangunan.

" Terkait dengan kejadian-kejadian perempuan dan anak ini dalam proses tahap demi tahap kita menghadapi dan mencari solusi bersama," katanya.

Tujuh tahapan sudah dilalui semua. Sehingga pihaknya akan mendaftarkan Kabupaten Bondowoso ke pemerintah provinsi bahwa PUG di kota tape sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan di Perda.

" Kalau sudah terdaftar di Provinsi ada yang namanya tingkatan pratama, madya sampai dimana Pemkab bersama masyarakat menangani masalah yang ada di masyarakat terkait perempuan dan anak, " paparnya. 

Selama ini, kegiatan nyata dari perempuan sudah berjalan melalui beberapa organisasi perempuan. Namun, mereka belum terangkum dalam kesepakatan nyata sehingga lebih terarah.

" Semuanya, baik itu bentuk intervensinya, sasaran yang ingin dicapai. Maupun bentuk kegiatan-kegiatan bersama," tuntasnya. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00