Raperda Disepakati, Pasar Modern Dan Tradisional Di Bondowoso Targetkan Ekonomi Mandiri

Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir

KBRN, Bondowoso: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso telah menyetujui 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dari kelima Raperda tersebut, salah satu diantaranya menyebut tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan. 

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menekankan kepada para investor yang masuk, agar melibatkan minimal 80 persen warga Bondowoso sebagai karyawan. Selain itu harus ada pernyataan modal dari masyarakat Bondowoso, sehingga target ekonomi mandiri benar-benar tercipta. 

" Tidak hanya orang datang dia bikin toko, bikin swalayan kemudian keuntungannya dibawa pulang," jelas Dhafir kepada awak media di gedung DPRD Bondowoso, Senin (13/7/2020).

Tidak hanya, untuk membantu menyejahterakan masyarakat, para investor diminta agar menyiapkan outlet-outlet bagi home industri. Para pelaku usaha modern juga harus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan toko yang ada di sekitarnya.

" Dan tentu, dia menjual ke toko yang dia bina itu dengan harga kulakan. Sehingga pasar modern dengan pasar rakyat ini menjual barangnya sama," tegasnya.

Sehingga, kehadiran toko modern yang menjamur saat ini tidak mengancam keberadaan toko-toko di sekitarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, jangan sampai ada diskriminasi antara pasar modern dengan pasar tradisional. Artinya, Pemerintah Daerah dan DPRD ingin menyiapkan fasilitas yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

" Ada masyarakat yang senang berbelanja di toko modern ya kita hormati. Ada masyarakat yang biasa belanja di pasar tradisional ya kita hormati. Tentu pangsa pasarnya beda yang dijualpun beda," tutupnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bondowoso dam DPRD Bondowoso telah menyepakati 5 Raperda yang ditandatangani oleh Bupati Bondowoso, Ketua DPRD Bondowoso dan beberapa pihak lainnya. 

Lima Raperda tersebut antara lain mengatur tentang Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pengarustamaan Gender dan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00