Dua Fraksi DPRD Bondowoso Soroti Tanda Tangan SK PPPK Oleh Bambang Soekwanto

KBRN, Bondowoso : Dalam rapat paripurna DPRD, dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menyoroti rekrutmen, kesiapan anggaran, hingga keluarnya Surat Keputusan (SK) PPPK setempat. 

Dua fraksi tersebut yakni Fraksi PKB dan PDI Perjuangan, yang disampaikan saat membacakan PU Fraksi terhadap Raperda P-APBD 2022, Kamis (18/8/2022). 

Juru bicara Fraksi PDIP, Irsan Marwanda Bachtiar Rahmat, menerangkan, pihaknya menyoroti tentang adanya maladministrasi dalam Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/236/430.4.2/2022, tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 tertanggal 2 Februari 2022. 

"Dari data yang kami peroleh menunjukkan bahwa adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan undangan," katanya. 

Ia menjabarkan bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah petikan SK penganggatan PPPK tertanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan tanggal penetapan yang sesungguhnya. 

Kondisi ini, dinilainya berdampak pada keabsahan tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yang nyatanya baru per tanggal 24 Maret 2022 dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Sekretaris Daerah Bondowoso, Bambang Soekwanto menerangkan bahwa kondisi itu terjadi hanya karena kesalahan administrasi saja. Namun, dipastikan tak berpengaruh terhadap keabsahan SK yang dikeluarkan. 

"InsyaAllah tetap sah," jelasnya singkat. 

Sementara terkait kesiapan anggaran, kata Sekda Bambang, sedang dihitung oleh tim. 

"Belum tahu masih, makanya masih dihitung oleh temen-temen," katanya.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui jubir Zaki Imron, juga turut mempertanyakan SK Bupati tertanggal 2 Februari 2022. 

"Yang  ditanda  tangani  oleh  saudara  Bambang  Sukwanto,atas nama  Bupati  Bondowoso.  Dimana  SK beliau  pada  tanggal  tersebut  masih  tercatat  sebagai Kepala  Perpustakaan  Kabupaten  Lumajang.  Mohon  penjelasan  Bupati  Bondowoso, termasuk  juga  dengan  konskekuensi  anggaran  yang  diakibatkan  adanya  tanda  tangan tersebut," pungkasnya. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar