Jadi Syarat Pembelian BBM Nelayan, KSOP Banyuwangi Permudah Pengurusan Pas Kecil

KBRN, Banyuwangi : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi Banyuwangi berkomitmen memberikan kemudahan bagi nelayan kecil untuk mengurus sertifikasi kelaikan kapal atau Pas Kecil. Hal tersebut seiring pemberlakuan Pas Kecil sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil oleh Pemerintah Pusat.

Kepala KSOP Tanjungwangi, Banyuwangi Letkol Marinir Benyamin Ginting menyatakan pihaknya proaktif untuk melakukan sertifikasi kapal dengan GT 6 ke bawah karena sertifikasi menjadi syarat untuk pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan. Bahkan sertifikasi tidak hanya dilakukan pada kapalnya tetapi juga pada nelayan pemilik kapal. 

“Jadi punya sertifikasi kompetensi dengan SKK 30 dan 60 mile itu. Untuk nelayan kecil sertifikasi ini digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi,” ujarnya benyamin Ginting, Kamis (11/8/2022).

Pada tahun 2020, menurutnya, di wilayah kerja KSOP Tanjungwangi yang meliputi Banyuwangi dan Jember terdapat 5.964 kapal nelayan tradisional yang belum tersertifikasi atau belum memiliki Pas Kecil, dari jumlah itu paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan jumlah lebih dari 2.900 kapal. Sedangkan sisanya merupakan kapal milik nelayan tradisional yang ada di Banyuwangi.

“Saya masuk ke sini kita lakukan pendataan berapa kapal yang belum disertifikasi khususnya kapal dengan GT (gross ton) 6 ke bawah, di Banyuwangi ini mungkin belum 100 persen tapi di atas 80 persen mungkin sampai 85 persen Kalaupun ada tinggal menyusul seperti tadi muncar ada 5, Blimbingsari ada 5, sisa-sisa saja,” jelas Ginting.

Dia menyebut, belum tuntasnya proses sertifikasi kapal nelayan tradisional di Banyuwangi ini terkendala sulitnya proses pengukuran Kapal. Sebab nelayan dan kapalnya disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Proses pengukuran untuk sertifikasi ini baru bisa dilakukan saat nelayan tidak melaut.

Saat ini secara keseluruhan, dari 5.964 kapal yang tradisional yang ada, jumlah kapal yang tersertifikasi sudah lebih dari 4.000 kapal. Setelah ini pihaknya akan fokus melakukan sertifikasi di wilayah Jember, dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ini cukup mudah, yakni nelayan hanya perlu menyiapkan Surat Keterangan dari galangan tradisional tempat kapal dibuat, Keterangan Lurah, dan Surat Keterangan hak milik yang diketahui oleh Camat.

Sedangkan pemilik kapal, harus memiliki materi yang bersifat dasar, yang diantaranya dasar-dasar navigasi, dasar komunikasi di radio, harus tahu membaca situasi alam, harus bisa memberikan pertolongan dan beberapa persyaratan dasar lainnya. Pihaknya juga memberikan pelatihan kemampuan dasar ini bagi agar nelayan benar-benar menguasainya. (sum/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar