Aksi Tunggal Petani Jember Tuntut Pemerintah Batalkan Pencabutan Pupuk Subsidi

KBRN,Jember : Penghapusan penjualan pupuk subsidi kepada petani oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang efektif diberlakukan per 1 Juli 2022, dikeluhkan petani di Kabupaten Jember.

Bahkan sebagai bentuk protes, seorang petani di kabupaten Jember nekat mengelar aksi tunggal di depan halaman kantor DPRD Jember, Rabu (10/8/2022).

Dengan mengayuh sepeda ontel serta membawa sekarung pupuk non subsidi, ia menuju ke Gedung DPRD Jember  menempuh jarak sekitar 10 kilometer untuk menyampaikan aspirasi petani.

Ditemui RRI, Jumantoro petani asal Kecamataan Arjasa mengungkapkan tuntuntannya atas penghapusan penjualan sejumlah pupuk subsidi kepada petani oleh Pemerintah.

"Saya sebagai perwakilan petani dan warga masyarakat,hari ini ingin menyampaikan kondisi yang dialami petani kepada wakil rakyat agar disampaikan ke Pusat, kepada DPR RI dan Pak Presiden, tentang kondisi penderitaan para petani terutama dengan adanya kebijakaan pencabutan pupuk subsidi," ujarnya.

Menurutnya ada sejumlah Jenis pupuk subsidi yang dicabut dan dikenakan harga non subsidi. Berdasarkan Permentan no 10 Tahun 2022, Pemerintah membatasi subsidi pupuk dari semula untuk 70 komoditi hanya tersisa 9 komoditi pertanian saja.

"Bahkan pupuk jenis ZA yang banyak dibutuhkan petani untuk tanaman tembakau dan holtikultura dicabut, hanya tinggal urea NPK dan itu hanya untuk 9 komoditi saja," sesalnya.

Jumantoro mendesak Pemerintah Pusat dapat merevisi atau melakukan pencabutan kembali atas kebijakaan pembatasan pupuk subsidi bagi petani.

"Petani sangat membutuhkan pupuk subsidi karena sampai saat ini kehidupan petani terutama di kabupaten jember masih banyak yang dibawah garis kemiskinan, petani butuh kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani, kenapa subsidi pupuk tidak sampai 100 triliun Pemerintah tidak bisa, tapi subsidi BBM sampai 500 triliun lebih Pemerintah bisa" paparnya.

Menanggapi aspirasi petani, Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono mengungkapkan segera meneruskan apa yang menjadi keluh kesah serta aspirasi petani di Kabupaten Jember itu kepada Pemerintah Pusat terutama melalui para wakil rakyat di DPR RI.

"Memang ini menjadi sebuah keprihatinan karena Kementan tahun kemarin melakukan input E-RDKK terkait persoalan petani, tapi tiba-tiba dalam proses perjalanan setengah semester ini dipotong tanpa syarat dan tidak ada sosialisasi kepada petani, dan hal ini akan kita sampaikan kepada rekan-rekan di DPR RI," pungkasnya. (gl/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar