Ketua DPC PPP: DPRD Situbondo Tak Punya Alasan Hambat Pembubaran Dua Perusda

Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, punya keindahan alam laut yang mampu menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo: Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Zainiye menyatakan, DPRD setempat tidak punya alasan untuk menghambat pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Perkebunan Banongan dengan tidak menghadiri rapat paripurna tentang pembubaran dua perusda tersebut, hingga tidak kuorum.

Ketiga kalinya, paripurna kembali gagal digelar, lantaran seluruh fraksi PKB tidak hadir dan sebagian dari fraksi Gerindra. Zeiniye sangat menyayangkan kondisi ini, sebab pembubaran kedua perusda itu harus dilakukan karena tidak menguntungkan bahkan merugikan. Sementara pemerintah fokus untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya melalui kedua perusda tersebut. 

“Kami mendukung langkah Bupati Karna Suswandi untuk membubarkan dua perusda. Bukan karena kami ketua parta pengusung, tapi karena kami adalah pelaku, bukan sekedar pengamat apalagi penonton perkembangan perusda,”ucapnya kepada RRI, Kamis (7/7/2022).

Kata Zainiye, rencana penutupan kedua perusda itu sudah bergulir lama. Bukan hanya di masa Bupati Karna Suswandi. Pertimbangannya, yaitu efisiensi anggaran. Mengingat, kedua perusahaan tersebut tidak mampu menyumbang PAD, justru merugikan pemerintah daerah. Terbukti, per Oktober 2021 perusahaan milik pemkab ini minus Rp300 juta.

“Per Oktober 2021 pendapatan perusda Pasir Putih mencapai Rp2,6 miliar sedangkan biaya operasional Rp2,9 miliar. Sehingga minus Rp300 juta,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Situbondo, H Tolak Atin mengaku sejak awal pihaknya tidak punya agenda menghalang-halangi pelaksanaan paripurna pembubaran dua perusda tersebut. F-PKB memilih tidak hadir karena menilai pemerintah daerah tidak memiliki kerangka kerja terperinci yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (blue print).

"Kami sudah komunikasi dengan Sekwan, teman-teman PPP, Demokrat untuk dikomunikasikan dengan bupati, selesaikan blue print pengelolaan dua perusda tersebut," ucapnya.

Berbeda dengan yang diungkapkan anggota Fraksi Demokrat. Menurutnya, usulan pembubaran dua perusahaan daerah oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi itu sudah tepat. Sebab dua perusda Pasir Putih dan Baongaan, tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Justru menimbulkan kerugian. 

"Usulan pembubaran Perusda Pasir Putih (pariwisata) dan Perusda Banongan (bergerak bidang perkebunan) yang diusulkan bupati merupakan langkah strategis dan sudah tepat. Karena kedua perusda tersebut sudah tidak sehat," katanya.

Katanya, sudah tiga tahun terakhir dua perusda, khususnya Pasir Putih tidak bisa menyumbang PAD. Apalagi, aset Perusda Pasir Putih saat ini sebagian sudah beralih ke pemerintah daerah, salah satunya Wisma Daerah (perhotelan) dan beberapa aset lainnya.

"Kondisi Perusda Pasir Putih terus memburuk, jadi sudah tepat jika dibubarkan. Jika dibubarkan, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan kalau ingin mempercantik Pasir Putih, pemerintah bisa menggunakan APBD atau menggandeng investor atau pihak ketiga,” ungkapnya. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar