Program 'Jaga Desa' Kejaksaan Negeri, Pemdes Lebih Berhati-hati Menggunakan Anggaran

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati

KBRN, Bondowoso: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso menyambut baik hadirnya program 'Jaga Desa'  yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Setempat. 

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengatakan bahwa program yang dibentuk sebagai bagian kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri ini, sangat bermanfaat bagi pemerintah desa.

Utamanya, dalam memberikan edukasi kepada mereka untuk pengelolaan anggaran. Sehingga, pemerintah desa bisa lebih berhati-hati dan melaksanakan anggaran sesuai aturan. 

"Ini akan sangat bermanfaat sekali untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kepala desa juga bisa lebih berhati-hati dan dilaksanakan sesuai anggaran sesuai aturan," katanya dikonfirmasi, Kamis (30/6/2022). 

Terlebih, kata Haeriyah, sebenarnya jika berbicara potensi pengelolaan DD/ADD yang tak sesuai regulasi pasti ada. Ini terjadi bisa karena tidak paham terhadap regulasi.

"Jadi untuk mengantisipasi itu, perlu pendampingan,  atau pun pemberian edukasi pada mereka," ujarnya.

Disinggung besaran DD/ADD di desa kata, Haeriyah  tiap desa bervariasi. Namun dirinya memperkirakan besarannya bisa mencapai Rp 1 milliar hingga 1,5 milliat per desa. 

Untuk informasi, dalam rangka menjaga DD agar digunakan sesuai aturan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso memiliki program ‘Jaga Desa’.

Program ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan memberikan pembinaan ke desa-desa. 

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro mengatakan, program ini bertujuan agar DD dialokasikan sesuai peruntukannya, dan tidak ada penyimpangan.

“Sehingga desa itu terbangun. Terus untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Termasuk untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar