Terancam Direlokasi, PKL Santawi Bermediasi Dengan BSBK dan PTPN X

KBRN, Bondowoso : Kemarin,  11 PKL yang mangkal di depan kawasan PTPN di Jalan Santawi, Kelurahan Nangkaan, Bondowoso, melakukan mediasi dengan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) dan PTPN 10 Kebun Kertosari.

Mediasi dilakukan terkait rencana penertiban lokasi usaha PKL yang berjalan cukup alot. Sebab, PKL ngotot tak mau digusur karena tak ingin kehilangan pekerjaan. PKL datang dengan Direktur Lembaga Perlindungan dan Pengkajian Kebijakan Publik (LP2KP), Miftahul Huda, sebagai juru bicara mereka. 

Usai mediasi, 11 PKL Santawi sedikit bisa bernafas lega. Pasalnya, kepentingan mereka untuk tetap memiliki tempat usaha sepertinya mulai difikirkan oleh pihak PTPN.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bondowoso, Awan Budiono menjelaskan, PTPN telah terikat perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengembangan kawasan tersebut. Rencananya, kawasan tersebut bakal dijadikan lokasi usaha. 

"Sudah sepakat ada pertemuan lanjutan. Terkait PKL kemungkinan besar bisa diakomodir oleh PTPN. Tapi soal itu kata pihak PTPN tadi masih akan disampaikan kepada manajemen. Dipertemuan berikutnya kita undang juga Diskoperindag," ujarnya, Selasa (28/6/2022).

Oleh sebab itu, dipertemuan selanjutnya PTPN bakal memaparkan site plane (rencana detail pembangunan) pengembangan kawasan kepada PKL. Sehingga ketika masih ada ruang, maka usaha PKL bakal tetap dipertahankan. 

Awan menegaskan jika tindakan penggusuran merupakan merupakan jalan terakhir. Sebisa mungkin pihaknya bakal mencarikan solusi akan kemudian tidak merugikan ke dua belah pihak. 

"Kita usahakan musyawarah seperti ini. Ketika musyawarah tidak ada titik temu. Baru nanti penertiban," terangnya. 

Sementara juru bicara PKL Miftahul Huda mengatakan bersyukur akhirnya ada mediasi antara PKL dan beberapa pihak terkait. Sehingga aspirasi PKL dapat dilontarkan kepada semua pihak. 

Miftah menegaskan bahwa PKL siap melakukan kerjasama baik dengan PTPN maupun dengan pihak pengembang kawasan asal tidak didepak dari kawasan tersebut. "Mereka siap jika harus sharing penghasilan dengan PTPN," jelasnya. 

Miftah mengungkapkan jika solusi kerjasama tersebut merupakan jalan keluar terbaik. Sebab, dengan kerjasama baik pihak PTPN dan PKL sama-sama dapat untung. 

"Nanti bangunannya sinergi anatara kepentingan usaha dan kepentingan PKL. Tak perlu ada rame-rame. Dipertemuan selanjutnya akan dipaparkan rencana pembangunannya," terangnya. 

Kepada Pemerintah Daerah, Miftah berpesan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) selalu penanggungjawab PKL lebih pro aktif memikirkan nasib PKL. Karena pada situasi seperti saat ini, PKL sangat membutuhkan perlindungan dan pengayoman dari pemerintah. 

"Khusus kepada Dinas yang membawahi PKL, pro aktiflah. Jangan hanya ada pihak ketiga komplen baru mau bergerak. PKL wajib dilindungi, diayomi dan diberikan ruang yang sama melakukan pemberdayaan ekonomi. Karena meraka punya keluarga dan bagian dari warga negara," pungkasnya. 

Salah satu PKL yang bergerak di usaha bengkel motor, Pak Mul mengatakan bahwa selama belasan tahun lebih ia sudah berada di lokasi tersebut untuk menyambung hidup.

" Kalo bisa saya menetap disana. Kalau nggak bisa ya apa caranya, saya sudah tua," tukasnya. (san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar