Pemerintah Kabupaten Jember Meraih Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

KBRN, Jember : Pemerintah Kabupaten Jember mampu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), naik peringkat setelah memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dari BPK di tahun 2020. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Jember juga pernah mendapatkan opini Desclaimer (opini terendah) pada tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU., dan Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi setelah keduanya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah LKPD TA 2021 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

Kepada RRI Bupati Jember H hendi mengaku masih ada persoalan yang belum selesai. Salah satunya, terkait dengan anggaran pengadaan wastafel Covid-19 yang mencapai Rp 107 miliar dan saat ini masih menggantung.

"Setelah diberi kepercayaan masyarakat Jember, termasuk dibantu oleh anggota dewan dan jajaran OPD, Jember mampu naik satu peringkat," ucap Bupati Hendy. Meski begitu, pria nomor satu di Jember tersebut mengaku bahwa hal itu tak cukup membuat pihaknya puas. Sebab, Jember seharusnya bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tak hanya itu, menurutnya jika opini Kabupaten Jember mampu mendapatkan yang paling bagus dirinya yakin iklim investasi di Jember bisa berjalan. Selain itu Bupati Jember juga mengapresiasi semangat jajaran OPd dan dukungan para dewan sebab kolaborasi tersebut nantinya bermanfaat untuk masyarakat. 

" Pemerintah Kabupaten Jember segera merampungkan hal itu pada 2022 ini. Dengan begitu, bisa mendapatkan opini WTP. "Meski begitu, saya tetap mengapresiasi semangat jajaran OPD dan dukungan para dewan," terangnya. (rf/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar