Kemendagri Apresiasi Penyetaraan Jabatan Pemkab Situbondo Sesuai Regulasi

Sosialisasi Tindak Lanjut Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, oleh Kemendagri di Pendopo Kabupaten Situbondo. Kamis (27/1/2022) (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi penyetaraan jabatan yang dilakukan oleh Pemkab Situbondo, Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan.

Hal ini disampaikan Analis Kepegawaian Ahli Muda, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Ranto Bernad, dalam acara Sosialisasi Tindak Lanjut Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Kamis (27/1/2022).

“Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah melakukan sesuai dengan regulasi,” ujar Ranto Bernad kepada RRI, usai mengisi acara sosialisasi.

Ia mengaku, penyetaraan jabatan ini merupakan salah satu kebijakan program nasional Presiden yaitu penyederhanaan birokrasi. Dan Situbondo telah melakukan tahapan penyederhanaan struktur organisasi, dengan melantik 151 pejabat fungsional, pada 31 Desember 2021. 

“Penyederhanaan struktur organisasi yang dilakukan oleh Pemkab Situbondo ditindaklanjuti dengan penyetaraan pejabatnya, dari pejabat struktural menjadi fungsional,” tegasnya. 

Katanya, penyetaraan jabatan masih dalam masa transisi. Artinya, para pejabat fungsional ahli muda yang dilantik pada akhir tahun tersebut, masih melakukan pekerjaan struktural, sembari menunggu peraturan perundang-undangan tentang mekanisme kinerja.

“Pasca penyetaraan jabatan, kita masih dalam masa transisi, dan masih melakukan pekerjaan struktural, sembari menunggu aturan resminya,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada pemerintah daerah, agar dalam melakukan penyetaraan jabatan memperhatikan dan merujuk pada panduan yang telah disediakan oleh Kemendagri, untuk mencapai tahapan-tahapan penyederhanaan birokrasi.

“Amanat Presiden, bahwa ketika terjadi penyederhanaan birokrasi, itu yang paling utama adalah tidak merugikan teman-teman. Oleh karena itu kita berikan panduan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Fathor Rahman mengaku, bahwa pihaknya telah melaksanakan penyetaraan jabatan sesuai dengan Permenpan 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan. 

“Kita sudah melantik sebanyak 151 pejabat struktural ke jabatan fungsional ahli muda, pada akhir 2021,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan adanya struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, pihaknya juga telah melantik ratusan pejabat administrator dan pengawas, guna mengisi kekosongan formasi, dampak dari perampingan dan pengembangan organisasi perangkat daerah. Namun, para pejabat ini belum bisa disetarakan ke dalam jabatan fungsional.

“Informasi yang kami terima dari Kemendagri, bahwa mereka yang dilantik pada 14 Januari 2022, belum bisa disetarakan ke dalam jabatan fungsional, dan tetap struktural, sembari menunggu adanya penyetaraan jabatan dibuka lagi,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar